AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK

Abstract

Lembaga perkawinan merupakan faktor yang penting sahagai salah satu sendi kehidupan dan susunan rnasyarakat Indonesia, dan perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama dan negara. Oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan merupakan produk legislatif yang kehadirannya amat didambakan semua orang. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) merupakan wujud realisasi cita-cita bangsa Indonesia untuk merniliki peraturan perkawinan yang berbentuk unifikasi. Seorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat syarat yang ditentukan undang undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran putusnya suatu perkawinan akibat pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak pihak yang berwenang, dan akibat hukum yang ditimbulkan atas pembatalan suatu perkawinan terhadap kedudukan anak. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat perkawinan yang ditentukan UUP. Perkara pembatalan perkawinan jarang terjadi dalam praktek di pengadilan. Hal ini disebabkan suatu perkawinan pada umumnya telah telah memenuhi syarat syarat perkawinan dan telah melalui tahap tahap yang harus dipenuhi sejak mulai dari pengajuan syarat syarat perkawinan dari tingkat kelurahan atau desa sampai pengajuannya di kantor pencatat perkawinan, sehingga ketika perkawinan terjadi sudah dipenuhi syarat syarat sahnya perkawinan. Bahkan dalam tahap sebelum suatu perkawinan dilakukan ada tahap yang disebut "pencegahan perkawinan" Dengan demikian ada beberapa filter guna menentukan agar suatu perkawinan dilakukan secara sah sehingga diharapkan tidak ada pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan dengan alasan ada syarat sayarat perkawlinan yang tidak dipenuhi dengan proses tata cara sama seperti dalam tata cara gugatan perceraian. Pembatalan perkawinan tidak menyebabkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut menjadi anak yang tidak sah/luar kawin, anak tersebut tetap sebagai anak sah. Ketentuan ini .mer_up aka n_h ukum_yang_m e n g ikaLda n_tentunya-tid a k -boleh—d ih i la ngkan dengan ketentuan apapun guna melindungi si anak tersebut. Namun dalam kenyataannya ketentuan anak dari perkawinan yang dibatalkan tetap sebagai anak sah bisa digugurkan sehingga kedudukannya menjadi anak tidak sah/luar kawin dengan suatu permohonan dari ayah si anak tersebut yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mencoret namanya dari akta kelahiran si anak. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut otomatis menjadikan kedudukannya sebagai anak sah menbjadi anak tidak sah/luar kawin sehingga tidak mempunyai hubungan keperdataan lagi dengan ayahnya tersebut. Kata Kunci : Pembatalan perkawinan, kedudukan anak.