Kejahatan Korporasi Di Indonesia: Produk Kebijakan Rezim Orde Baru

Abstract

Krisis moneter berkembang menjadi krisis di segala aspek kehidupan. Kejahatan makin kompleks dan terorganisir yaitu kejahatan korporasi. Kebijakan pembangunan orde baru yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, telah menghasilkan korporasi-korporasi raksasa dan konglomerasi yang menguasai dan memonopoli ekonomi Indonesia. Kekuasaan yang luar biasa pada beberapa korporasi raksasa dan konglomerat di bidang ekonomi sangat merugikan pelaku-pelaku ekonomi, misalnya dalam kebijakan penentuan harga, pengurangan hak-hak pekerja, perusakan dan pengurangan sumber daya alam, pencemaran lingkungan, persasingan tidak sehat, dsb. Secara garis besar kerugian yang ditimbulkan dibidang ekonomi/materi; kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa; kerugian dibidang sosial dan moral. Kejahatan korporasi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang secara sistematis dilakukan oleh korporasi. Bentuk kejahatan ini terutama dilakukan terhadap penguasa (pemerintah) dengan membujuk pemerintah untuk mengikuti kepentingan korporasi dengan melawan kepentingan publik. Dapatkah hukum melindungi kita dari kejahatan korporasi? Perlu adanya upaya sistematis dalam menanggulangi kejahatan korporasi, paling tidak ada dua hal yang pertama adalah pengetahuan masyarakat, termasuk penegak hukum terhadap kejahatan korporasi perlu diberikan pencerahan dengan cara berpikir yang proaktif dan independent. Upaya yang kedua adalah eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum mensyaratkan reformasi total baik terhadap lembaga maupun pranata hukum melalui perubahan paradigma hukum yang berkedaulatan rakyat. (AN)