PENERAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Abstract

Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan nasional, diperlukannya pegawai negeri sipil sebagi unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan. Untuk meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, untuk menindak pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan disiplin, agar produktivitas PNS meningkat. Penelitian ini mempunyai tujuan mempelajari penerapan sanksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan sanksi atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen secara langsung yang terdapat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. PNS yang tidak menaati kewajiban dan larangan sesuai ketentuan yang berlaku akan dijatuhi sanksi disiplin ringan, sedang dan berat. Sanksi disiplin ringan dijatuhkan kepada pimpinan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi disiplin sedang dan berat akan diusulkan pada Badan Kepegawaian Daerah untuk diadakan sidang penyelesaian kasus kepegawaian dan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta kesepakatan dari anggota tim sidang penyelesaian kasus kepegawaian, sehingga akan membuat jera kepada PNS yang melanggar ketentuan.