PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH

Abstract

Ketersediaan barang bagi setiap pengguna anggaran (PA) dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi yang harus diwujudkan sesuai target waktu tertentu dengan kualitas dan kuantitas yang memenuhi persyaratan tertentu atau standar mutu yang berlaku dalam lingkup pengelolaan barang milik Negara/daerah menjadi latar belakang dalam penulisan ini. Masalah yang muncul : Bagaimana prosedur pengadaan Barang/Jasa khususnya dengan menggunakan metode penunjukan langsung pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah? Apa hambatan dan bagaimana solusi dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa? Tujuan penulisan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa khususnya dengan menggunakan metode penunjukan langsung pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah termasuk diantaranya kriteria, persiapan pelelangan, pelaksanaan pelelangan dan evaluasi penawaran. Selain itu memberikan informasi dan mengupas kendala maupun solusi. Upaya menjawab permasalahan dan tujuan penulisan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yakni data primer melalui wawancara langsung pada pihak-pihak terkait dalam Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan data sekunder seperti laporan-laporan, dokumen-dokumen dan data lain yang terkait dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengadaan Barang dan Jasa khususnya dengan menggunakan metode penunjukan langsung pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi Penilaian kualifikasi, Permintaan penawaran dan negosiasi harga, Penetapan penunjukan langsung, Penunjukan penyedia barang/jasa, Pengaduan dan Penandatanganan kontrak dimana dalam pelaksanaannya harus terhindar dari indikasi KKN. Adanya hambatan baik secara manajerial maupun fungsional dan sebaiknya segera diselesaikan agar tidak mengganggu jalannya proses pengadaan barang/jasa. Disarankan Panitia/Pejabat Pengadaan maupun penyedia barang untuk harus mematuhi atau menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan instansi pemerintah dan utamanya yang diberlakukan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa sehingga terhindar dari adanya indikasi KKN khususnya dalam pelaksanaan pengadaan menggunakan metode penunjukan langsung. Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa, Penunjukan Langsung, Pengelolaan Barang.