MEKANISME PENGELOLAAN DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Abstract

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya tidak lepas dari pengelolaan dana pendidikan. Dana tersebut meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang bersumber dari APBD. Penyaluran dana BPP dilakukan Dinas Pendidikan atau Dinas Pengelola Keuangan Daerah dengan mentransfer dana BPP dari rekening dana BPP ke rekening masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan jumlah peserta didik (sesuai data BOS). Jika ada penyimpangan dalam pengelolaan BPP diharapkan agar segera dilaporkan kepada lembaga yang berwenang seperti BPK, Inspektorat Jendral, Bawasda Provinsi serta Bawasda Kota Semarang. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan BPP, masing-masing pengelola di tiap satuan pendidikan diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Pengalokasian dana BPP tidaklah mudah karena masih sering menemui kendala. Dalam pengelolaan dana BPP memerlukan penjadwalan agar tidak mengalami keterlambatan dalam pengalokasian dana. Oleh karena itu, kedisiplinan pengelola dana BPP sangat diperlukan agar dana BPP digunakan sesuai dengan fungsi penggunaannya yaitu membebaskan biaya bagi peserta didik yang tidak mampu dan meringankan biaya peserta didik lainnya.