PENYITAAN HATRA KEKAYAAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PEKALONGAN

Abstract

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekalongan merupakan kantor pelayanan pajak di Wilayah Jawa Tengah dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak. Terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekalongan diharapkan bagi Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Pada kenyataannya masih terdapat Wajib Pajak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya yang dapat dipaksakan penagihannya. Oleh karena itu, dibutuhkan peranan para jurusita pajak untuk melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa. Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak dengan Surat Paksa dilakukan apabila Wajib Pajak atau Penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak yang telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (Surat Teguran) dan telah habis jangka waktu pembayarannya, maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan menggunakan Surat Paksa. Jadi Surat Paksa dalam proses penyitaan harta kekayaan wajib pajak mempunyai peranan yang sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut. Pelaksanaan Penyitaan harta kekayaan Wajib Pajak dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekalongan tidak berjalan begitu saja. Banyak terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh jurusita pajak dalam pelaksanaan penyitaan antara lain masih terdapat pendataan yang kurang valid, banyak wajib pajak yang kurang mengetahui berbagai jenis alat paksa, ada sebagian harta wajib pajak yang akan disita sudah dijaminkan ke bank, wajib pajak tidak mau menandatangani surat berita acara penyitaan, dan terdapat wajib pajak yang kurang responsive.