PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM : SEBUAH STUDI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LAYANG (FLY OVER) BUNDARAN KALIBANTENG DI KELURAHAN KALIBANTENG KULON DAN GISIKDRONO KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Abstract

Guna Mengatasi Kemacetan yang terjadi di Kalibanteng, Pemkot Semarang sejak tahun 1995 telah melakukan kajian di wilayah Kalibanteng diakomodasi dalam Strategic of Urban Road Infrastructure Project (SURIP). Dua tahun silam, proyek tersebut berubah nama menjadi Strategic of Road Infrastructure Project (SRIP). Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan Pengadaaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Fly Over di Bundaran Kalibanteng dan partisipasi warga Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Gisikdrono dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Fly Over Kalibanteng. Pembangunan Fly Over Kalibanteng ini mencakup 2 wilayah kelurahan, yaitu Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Gisikdrono. Total luas tanah yang dibutuhkan adalah ± 4.563 m², dari total 35 bidang tanah yang akan dibebaskan. Terdiri dari 23 bidang tanah di Kelurahan Kalibanteng dan 12 bidang tanah di Kelurahan Gisikdrono. Untuk menjawab semua permasalahan dan tujuan yang dikemukakan oleh penulis dalam pnelitian ini, penulis menggunakan pendekatan inkuiri alamiah yang berusaha untuk menyimpang (bias) dari campur tangan penulis terhadap situasi aslinya dengan menggunakan Metode Penelitian deskriptif eksploratif. Menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka guna mendapatkan data-data yang valid untuk menggambarkan proses pengadaan tanah tersebut dan partisipasi masyarakat. Dari hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa permasalahan yang sangat menghambat dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan fly over Kalibanteng adalah terdapat perbedaan penetapan NJOP antara warga dengan Tim Pengadaan Tanah. Warga meghendaki NJOP sesuai dengan tahun berjalan, sedangkan Tim Pengadaan Tanah menginginkan nilai NJOP sesuai dengan tahun dimana Musyawarah penentuan harga pertama kali dilaksanakan, tahun 2005. Adapun proses pengadaan tanah dan partisipasi warga sudah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Kata Kunci: Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, Partisipasi, Musyawarah