IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN KUDUS

Abstract

Hingga saat ini secara kuantitatif populasi guru di Indonesia sangat besar. Secara nasional masih banyak guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik. Data tahun 2008 jumlah guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1/DIV sebanyak 1.656.548. Untuk mempercepat seluruh guru memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan yang diharapkan tuntas pada tahun 2015, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 2006 memberikan subsidi peningkatan kualifikasi guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang sedang dan akan menempuh pendidikan jenjang S1/D-IV, baik guru PNS maupun guru bukan PNS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Kudus. Dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah menyelenggarakan program sertifikasi guru sebagaimana yang tercantum pada UU No. 14 tahun 2005 dan PP NO. 74 tahun 2008, dimana pemerintah memberikan kesempatan guru sekolah dasar untuk menyelesaikan studi sampai jenjang Strata – 1, dimana pelaksanaan ditetapkan oleh pemerintah pusat, untuk kemudia diteruskan kepemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota, sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah memberikanb waktu sampai tahun 2015 bagi semua guru sekolah dasar yang belum menyelesaikan strata – 1 untuk menyelesaikannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, variabel yang digunakan adalah implementasi kebijakan yang diukur dari pelaksanaan kebijakan dan kinerja guru setelah sertifikasi adalah. Populasi dalam penelitian ini guru sekolah dasar di Kabupaten Kudus, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa dari responden yang diteliti sebagian besar memberikan pendapat yang positif mengenaiu implementasi kebijakan sertifikasi guru di kabupaten Kudus, dimana kebijakan pemerintah tentang sertifikasi sudah dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, selain itu sebagian besar responden juga menyatakan bahwa kebijakan sertifikasi yang ditetapkan sangat membantu guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru sekolah dasar khususnya di Kabupaten Kudus, legalisasi sertifikasi memberikan dampak yang positif dimana guru berlomba-lomba untuk meraih predikat sertifikasi. Persyaratan yang ditetapkan sebagain besar responden manyatakan tidak memberatkan guru karena sebagian besar guru sekolah dasar di Kabupaten Kudus sudah menyelesaikan program pendidikan Strata – 1. Persyaratan penyusunan portofolio dianggap sebagai syarat yang memberatkan guru sekolah dasar karena harus menyusun sesuai yang asli. Kinerja guru setelah sertifikasi mengalami peningkatan walaupun belum seratus persen, dengan demikian dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan guru sekolah dasar di Kabupaten Kudus sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.