ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN MAGELANG (IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.20/PMK.07/2009)

Abstract

Otonomi daerah semakin memberi ruang kepada daerah untuk mengefektifkan pemerintahan, tidak saja dalam hal pengelolaan dan kualitas kinerja pemerintah daerah tetapi juga terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sejak saat itu pula penyelnggaraan daerah di Indonesia menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adanya otonomi daerah juga menimbulkan polemik, salah satunya mengenai dana perimbangan khususnya dana bagi hasil, lebih spesifik lagi mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dengan latar belakang tersebut maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengenai alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan No.20/PMK.07/2009. Adapun tujuan dari penelitian yang berjudul alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Magelang (implementasi Peraturan Menteri Keuangan No.20/PMK.07/2009) yaitu untuk mengetahui kemampuan Kabupaten Magelang dalam menyerap dan memanfaatkan DBHCHT dan untuk mengetahui kemampuan Kabupaten Magelang memanfaatkan dana tersebut secara baik dan optimal. Tipe penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah tipe/metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Tekhnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam alokasi dana bagi cukai hasil tembakau di Kabupaten Magelang (Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No.20/PMK.07/2009) ini terdiri dari beberapa kegiatan utama yaitu Peningkatan kualitas bahan baku, Pembinaan industri, Pembinaan lingkungan sosial, Sosialisasi ketentuan dibidang cukai, Pemberantasan barang kena cukai ilegal. Kegaiatan utama yang dilaksanakan di Kabupaten Magelang hanya terdiri dari empat kegiatan kecuali kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dari keempat kegiatan utama dapat diketahui hasil bahwa pemanfaatan DBHCHT dilakukan secara baik dengan capain kerja rata-rata 100%. Kebijakan ini membantu meningkatkan dan mengembangkan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Magelang, implementasi kebijakan tersebut mendapat antusias dari para petani tembakau, walaupun ada kegiatan yang belum di implementasikan secara optimal tetapi secara keseluruhan Kabupaten Magelang mampu memanfaatkan dan menyerap DBHCHT dan mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan.