KINERJA PEMERINTAH DAERAH PASCA PILKADA 2006 DI KABUPATEN SRAGEN (PRESPEKTIF EKONOMI POLITIK)

Abstract

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sragen di bawah kepemimpinan Untung Wiyono lima tahun terakhir (2006-2010) ini telah mencatat momentum penting yaitu peletakan pondasi pembangunan daerah yang bertumpu pada pembangunan ekonomi, pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan. Di bawah kepemimpinan Untung Wiyono, Kabupaten Sragen telah menorehkan banyak prestasi dan penghargaan yang manis terutama dengan membentuk pelayanan One Stop Sevice. Namun, melalui penelitian ini dapat menjelaskan sisi lain Kabupaten Sragen yang banyak menuai penghargaan dan keberhasilan. Kita bisa melihat wajah lain Kabupaten Sragen di bawah Untung yaitu menjadikan Untung Wiyono sebagai “raja daerah” yang menguasai jaringan birokrasi, politik dan APBD untuk kepentingannya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan menggunakan perspektif ekonomi politik dalam upaya menggambarkan fenomena Local Bosses yang terjadi di Kabupaten Sragen. Penggalian data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para informan. Selain itu, digunakan pula beberapa data dan dokumen untuk menunjang kelengkapan dan kedalaman informasi yang dibutuhkan. Adapun pembahasan ditekankan pada strategi yang dilakukan Untung dengan memperkuat konsolidasi politik dan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, strategi konsolidasi politik dilakukan dengan tiga cara yaitu Pertama, melalui penguatan konsolidasi pada internal PDI Perjuangan Sragen. Kedua melalui penguatan konsolidasi pada jaringan birokrasi daerah terlihat pada bobroknya pengelolaan Satker daerah yang ternyata dikendalikan penuh oleh Untung demi kepentingan pribadinya. Ketiga, penguatan dukungan dari masyarakat. Pendekatan kepada masyarakat yang prosesnya melalui pendekatan budaya ternyata efektif untuk memantapkan posisi sebagai Bupati. Penguatan ekonomi politik Untung dilakukan dengan memanfaatkan birokrasi dan APBD yang paling terlihat adalah kasus Ndayu Park. Di balik cerita kesuksesan Sragen yang membuahkan penghargaan ternyata menyimpan ironi sebuah otonomi daerah yaitu munculnya “raja daerah” yang secara tertutup telah memporak-porandakan manajemen pengelolaan Pemkab untuk kepentingan Penguasa sendiri yang ditandai dengan pengendalian birokrasi dan APBD.