Pembangunan Pedesaan Dalam Konteks Agropolitan, Desentralisasi, dan Otonomi Daerah di Indonesia Studi Kasus Daerah Minangkabau - Sumatera Barat

Abstract

Penelitian ini menelaah fenomena yang terjadi dalam perubahan politik Indonesia dari sentralistik ke desentralistik dengan mengambil studi kasus program agropolitan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Agam yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kota Bukittinggi. Sejalan dengan tujuan otonomi daerah agar masing-masing daerah mampu mengatur diri sendiri, maka tujuan akhir program agropolitan di Kabupaten yang dirintis pada tahun 2002 ini adalah untuk mewujudkan kawasan agropolitan yang mandiri tahun 2007. Namun pelaksanaannya terhenti sebelum tahun 2007. Mengapa program agropolitan tidak mampu mencapai tujuannya untuk memandirikan kawasan, apakah ada kesalahan dalam pelaksanaannya? Permasalahan ini dicoba dianalisa secara deskriptif berdasarkan data, informasi dan bibliografi. Dari analisa tersebut dapat ditarik beberapa faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan program agropolitan; antaranya: • Desentralisasi; terkait dengan pembiayaan program yang tidak dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan perluasan kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan PP 84/1999, yang menyebabkan kawasan agropolitan berada dalam wilayah sengketa. • Otonomi daerah; adanya benturan dalam hal kerjasama antar daerah yang tidak efektif dalam mengatasi permasalahan perbedaan kepentingan antar daerah bertetangga. • Kelemahan teknis; pemilihan lokasi program yang tidak cukup strategis, pembangunan konstruksi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan misi program, pembangunan pasar baru tanpa mempertimbangkan peningkatan kualitas pasar yang sudah ada, dan kelemahan dalam menangani permasalahan yang timbul.