ANALISIS PEMBEBASAN TANAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG – SOLO, RUAS TOL SEMARANG – UNGARAN

Abstract

Bergulirnya era reformasi melahirkan kebebasan untuk bersuara bagi seluruh masyarakat termasuk suara-suara masyarakat akar rumput yang selama orde baru mati suri, menjadi pihak yang tertekan, tertindas bahkan tersisih. Masyarakat selalu menjadi korban dari segala kebijakan yang berdalih untuk kepentingan pembangunan, dalam proses pembangunan rakyat telah dijauhkan dari seluruh akses dan kontrol mereka terhadap sumber daya ekonomi, politik dan budaya secara berkelanjutan sebagai sebuah proses pemiskinan. Amanat Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang dasar 1945 (UUD) yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalammnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” hanyalah sebuah slogan yang tidak dirasakan realisasinya oleh masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan pembangunan jalan tol Semarang-Solo. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pembangunan jalan tol Semarang-Solo terhadap pemilik hak atas tanah yang terkena di Kota Semarang. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dari pelaksanaan pembangunan jalan tol Semarang-Solo di Kota Semarang Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Data yang dipergunakan adalah data primer. Hasil peneltian menunjukkan bahwa Proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan pembangunan jalan tol Semarang-Solo dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala BPN nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 junto Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006. Sebagian besar pemilik tanah telah merelakan tanahnya untuk proyek pembangunan Jalan Tol Semarang–Solo ini, namun mereka belum puas dengan harga yang ditawarkan oleh TPT. Oleh karena itu masih banyak warga belum sepakat dengan nilai harga yang ditawarkan pada musyawarah tersebut. Pemegang hak atas tanah menganggap bahwa ganti kerugian yang ditawarkan kepada mereka tidak sesuai dengan harga pasar setempat (umum), sehingga dinilai terlalu rendah atau tidak wajar.