PERAN SWASTA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA SEMARANG

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat pengguna pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta semakin menuntut pelayanan yang bermutu. Tak dapat dipungkiri bahwa kini pasien semakin kritis terhadap pelayanan kesehatan dan menuntut keamanannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. alam penelitian kualitatif disini teknik sampling cenderung menggunakan teknik yang bersifat selektif dan berdasar pada pertimbangan tertentu sehingga teknik cuplikan yang digunakan adalah purposive sampling Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi data Tahap penyajian data, Tahap penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai kepatuhan pihak swasta terhadap regulasi yang ada maka, pihak swasta juga menyediakan kamar kelas III dengan jumlah yang mencukupi untuk melayani masyarakat yang kurang mampu. perbandingan jumlah tempat tidur dan jumlah penduduk adalah 1: 373. Idealnya rasio perbandingan antara jumlah tempat tidur dan jumlah penduduk adalah 1:1500. Adapun jumlah dokter yang ada di Kota Semarang adalah 201 dokter yang meliputi 95 dokter negeri dan 106 dokter swasta untuk melayani 1.507.826 jiwa hal ini berarti perbandingan jumlah dokter dan jumlah penduduk adalah 1: 7501 artinya satu dokter melayani 7501 idealnya 1: 2500 yang artinya satu dokter hanya melayani 2500 pasien. Jumlah perawat yang ada di Kota Semarang adalah 2954. Jika dibandingkan dengan jumlah tempat tidur yang ada maka 2954: 4037 sehingga diperoleh 1:1 artinya satu tenaga paramedis melayani satu tempat tidur, hal ini sudah ideal karena berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No: 262 tahun 1979 untuk mencapai jumlah tenaga paramedic yang ideal maka perbandingan antara jumlah tenaga paramedic dan jumlah tempat tidur adalah 1:1. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah Dibutuhkan 402 dokter lagi sehingga perbandingan jumlah dokter dan jumlah penduduk menjadi ideal menurut WHO. Perlu adanya pengawasan yang baik dari pihak pemerintah untuk menghindari adanya tunggakan dalam pembayaran klaim asuransi untuk masyarakat miskin sehingga mereka bias mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.