IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BREBES

Abstract

Enforcement discipline Pegawai Negeri Sipil BKD and District Inspectorate Brebes still weak, this is not visible from the optimum control, the inability implementor in the complaint-handling all complaints related to community violations - civil servants, disciplinary violations, have not been optimal inspection done by the auditor / object the review and not socialization implemented about PP 30/1980, PP 32 /1979, PP 45/ 1990 and PP 42 /2004 in District Brebes. This study aims to analyze the process of implementation of government policy in throwing punishment discipline civil servants in the District Brebes the theory to the implementation of the George Edwards III, particularly the four factors, namely (1) communication, (2) Resources, (3) Structure and Bureaucracy (4 ) other factors. Research method used is a method of qualitative approach fenomenologis. Elections key informants, namely the Head of BKD, the Inspector, the Assistant Inspector of Government and apparatus, the field of BKD Officer, Head of Sub Field Development and Welfare Employee Discipline, some of the Inspectorate District Auditor Brebes. Instruments of research and researchers are collecting data through interviews, documentation and field observations. Data analysis techniques in this research using taksonomis analysis. Results of research shows that in general the process of implementation of government policy in throwing punishment discipline civil servants in the District Brebes has been running quite smoothly. This can be seen dropping from the implementation of disciplinary punishment in the District Brebes PNS was implemented based on the Letter Circular Head of the State Tax Administration Officer 23/SE/1980 Discipline Regulations of the PNS, and Brebes Regent Circular Letter dated 4 September 2008 number: 875.1 / 002565/2008 subject Decision Directive Technical Implementation Regent Brebes number: 875.1/908/2008 on 26 August 2008 of the Authority and the power of examination and to sting Offenses Discipline Environment civil servant in the Government District Brebes. There are 4 (four) factors that support and hinder the implementation of government policy in throwing punishment discipline civil servants in the District Brebes the factors of resources, communications, bureaucratic structure and other factors. Suggestions that can be raised in this thesis need to hold the socialization of the rules and obligations of civil servants, the prohibition, a strategy to improve the physical limitations of resources or increase the staff / auditors, and provide sanctions / penalties directly to the head / authorized officer that is not wholeheartedly to drop sanctions to the civil servants who indisipliner. Keywords: Implementation, resources, communications, bureaucratic structure and culture Penegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh BKD dan Inspektorat Kabupaten Brebes masih lemah, ini terlihat dari belum optimalnya pengawasan, ketidakmampuan implementor dalam menangani semua aduan–aduan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran – pelanggaran disiplin PNS, belum optimalnya pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor/ obyek yang diperiksa dan belum dilaksanakan sosialisasi tentang PP 30 tahun 1980, PP 32 / 1979, PP 45 /1990 dan PP 42 / 2004 di Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan pemerintah dalam penjatuhan hukuman disiplin PNS di Kabupaten Brebes dengan mengacu pada teori Implementasi dari George Edwards III, terutama empat faktor yaitu (1) komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Struktur Birokrasi dan (4) faktor lain. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pemilihan informan kunci yaitu Kepala BKD, Inspektur, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Kepala Bidang Bina Kepegawaian BKD, Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, beberapa Auditor pada Inspektorat Kabupaten Brebes. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis taksonomis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses implementasi kebijakan pemerintah dalam penjatuhan hukuman disiplin PNS di Kabupaten Brebes sudah berjalan cukup lancar. Hal ini terlihat dari implementasi penjatuhan hukuman disiplin PNS di Kabupaten Brebes sudah dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, dan Surat Edaran Bupati Brebes tanggal 4 September 2008 Nomor: 875.1/ 002565/2008 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Brebes Nomor : 875.1/908/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Terdapat 4 (empat) faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam penjatuhan hukuman disiplin PNS di Kabupaten Brebes yaitu faktor sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi dan faktor lain. Saran yang dapat dikemukakan dalam tesis ini yaitu perlu menyelenggarakan sosialisasi tentang aturan kewajiban dan larangan PNS, menyusun strategi dalam meningkatkan keterbatasan sumber daya fisik atau menambah staf/auditor, dan memberikan sanksi/hukuman kepada atasan langsung/pejabat yang berwenang yang tidak sepenuh hati untuk menjatuhkan sanksi kepada PNS yang indisipliner Kata kunci : Implementasi, sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi dan budaya.