TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIBIDANG PELAYANAN HUKUM PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Abstract

Before the reform, organization, administration and finance at the General Court Board and the State Administration under the Ministry of Justice and Human Rights (formerly the Department of Justice) and the technical judicial authority under the Supreme Court. The presence in the field of judicial reform and diamandemennya 1945 Constitution, the judicial power / fully separated the judiciary from the executive power (in this case the Ministry of Justice and Human Rights). Following the 1945 amendment, the Government with the Parliament has passed the Law on Judicial Power No.4 which mandated the need for the organization, financial administration and the Supreme Court and judicial bodies underneath the power under the Supreme Court. As a consequence of these policies, the President has established the Presidential Decree No. 21 of 2004 concerning the transfer of organization, administration and finance within the General Court, State Administrative Courts and Religious Courts under the Supreme Court. So the main tasks and functions of the Department of Justice and Human Rights and the Regional Office which is a vertical institution prior to the 1945 amendment after amendment in 1945 has been amended because it is no longer associated with law enforcement in the field of justice and increased the basic tasks and functions, especially in the field of legal services. With a wide main duties and functions of Regional Offices of the Department of Justice and Human Rights in Central Java, there are many obstacles that make obstacles in the implementation of the basic tasks and functions primarily related to legal services. Problems related problems faced by the quality and quantity of human resources, lack of budget, facilities and infrastructure, organization, authority, lack of service standards and cost standards, integrity and professionalism of employees of less. Method of approach used in this study is the juridical approach to the empirical method is a method of approach which refers to laws and regulations governing the general question of justice, the judiciary and state administration of religious courts to the Supreme Court after the 1945 amendment, and manage the implementation of the basic tasks and functions of Regional Offices of the Department of Justice and Human Rights in Central Java, especially in the field of legal services With the field of judicial reform and diamandemennya 1945 Constitution, the judiciary is fully separated from the executive kekusaan, so that basic tasks and functions of the Department of Justice and Human Rights before the 1945 amendment after amendment and change. Along with changes in the broader task, the Department of Justice and Human Rights continues to improve its performance, improve the quality of human resources and keep trying to provide excellent service to the community. Keywords: basic tasks and functions, legal services, Regional Office of Ministry of Law and Human Rights in Central Java Sebelum adanya reformasi, organisasi, administrasi dan finansial pada Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara berada di bawah Departemen Hukum dan HAM (dahulu Departemen Kehakiman) dan kewenangan teknis yudisial di bawah Mahkamah Agung. Adanya reformasi dibidang peradilan dan diamandemennya UUD 1945, maka kekuasaan kehakiman/yudikatif dipisahkan secara penuh dari kekuasaan eksekutif (dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM). Sebagai tindak lanjut dari amandemen UUD 1945, maka Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang No.4 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan perlunya organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menjadi dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sebagai konsekwensi dari kebijakan tersebut, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung. Maka tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM serta Kantor Wilayah yang merupakan instansi vertikal sebelum amandemen UUD 1945 dengan setelah amandemen UUD 1945 telah mengalami perubahan karena sudah tidak berkaitan lagi dengan penegakan hukum dibidang peradilan serta bertambahnya tugas pokok dan fungsi terutama dibidang pelayanan hukum. Dengan luasnya tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, banyak pula kendala yang menjadikan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama yang terkait dengan pelayanan hukum. Permasalahan yang dihadapi terkait masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kurangnya anggaran, sarana dan prasarana, organisasi, kewenangan, tidak adanya standar pelayanan dan standar biaya, integritas dan profesionalisme pegawai yang kurang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah pengalihan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama ke Mahkamah Agung pasca amandemen UUD 1945 serta mengatur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah terutama dibidang pelayanan hukum Dengan adanya reformasi dibidang peradilan dan diamandemennya UUD 1945, maka kekuasaan kehakiman dipisahkan secara penuh dari kekusaan eksekutif, sehingga tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM sebelum amandemen UUD 1945 dan sesudah amandemen mengalami perubahan. Seiring dengan perubahan tugas yang semakin luas, Departemen Hukum dan HAM terus berupaya meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kata kunci : Tugas pokok dan fungsi, Pelayanan hukum, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah