KEBIJAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLWILTABES SEMARANG TESIS

Abstract

Children is the next generation in the eery nation that will be protect to signoficate of nation in the future .However in the reality, children haing a problems with him self, another people and enviromental. It’s can will bw bring the children to do conflict with the law. In the conflict eith the law, is not independeent with police/ it’s cause, Police is a one of criminal justice system. Police is the one departement that doing in the function like an ivestigation and doing the law in Indonesia. Beside the description on it, can be pattern the problems like as: 1. How doing an inestigation in the juvenille investigation in the Polwiltabes Semarang? 2. What the factor was caused the problems in the juvenille investigation on the Polwiltabes Semarang? 3. How the Polwiltabes Semarang’s policy to finish the problems juvenille inestigation? To answer the problem on it, the researcher using the juridical sosiological methods approach with spesification descriptive analytic. To analytic the files, teh research using the qualitative normative methods. Beside from research, can be doing juvenille investgationin Polwiltabes Semarang was appropriate with The Rule Number 3 Year 1997 about Juvenille Justice an The Rule Number 2 Years 2002 about Police in Indonesia. Afterwards, the factors was cause the problems yuridical and non yuridical is the influence like the laaw factors, the policing factors and anymore. Afterwars the Polwiltabes Semarang’s policy to finish the problems juvenille investigation is using spesification learning the juvenille investigation by the next police investigate. It;s hope the police can be different investigation by the people an the juvenille, another things is built the builing to doing investigation the children was conflict with the law. Keywords: Juvenille delinquency, Juvenille investigation, The Rules Number 3 Years 1997 Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi demi kepentingan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Namun dalam kenyataannya, anak memiliki permasalahan dengan kehidupannya baik konflik dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Hal ini dapat membawa anak berkonflik dengan hukum. Dalam hal berkonflik dengan hukum, tentunya tidak lepas dari peran Polisi sebagai penegak hukum. Hal ini dikarenakan polisi memiliki peran sebagai penyidik demi tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagau berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak di Polwiltabes Semarang? 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan munculnya problematika penyidikan tindak pidana anak di Polwiltabes Semarang? 3. Bagaimanakah kebijakan yang seharusnya ditempuh oleh Polwiltabes Semarang dalam mengatasi problematika penyidikan tindak pidana anak? Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analisis. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap anak di PolwiltabesSemarang telah sesuai dengan ketentan dalam Undnag-Undang Nomor3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan digabungkan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Polisi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya problemaatika yuridis ternyata dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, dan lain sebagainya. Sedangkan kebijakan yang ditempuh oleh Polwiltabes Semarang dalam mengatasi problematika penyidikan tindak pidana adalah dengan cara memberikan pendidikan kejuruan kepada para calon penyidik anak sehingga penyidik dapat membedakan tugasnya dalam menyidik anak maupun orang dewasa. Selain itu, membangun sarana dan prasaarana yang menunjang penyidikan terhadap anak yang berkonfik dengan hukum. Kata Kunci: Kenakalan Anak, Penyidikan Anak Nakal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997