Peran Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Sebagai Fasilitator Komunikasi Dalam Mensosialisasikan Anti Golongan Putih (Golput) Kepada Calon Pemilih Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2009 Di Wilayah Jawa Tengah

Abstract

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di wilayah Jawa Tengah. Pada tahun 2009 ini, KPUD Jawa Tengah kembali menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pada pemilu presiden ini, KPUD Jawa Tengah mencatat bahwa persentase jumlah golput mengalami peningkatan. Untuk itu, penulis meneliti peran Humas KPUD Jawa Tengah dalam mensosialisasikan anti golput pada pemilu Presiden. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan Kasubag Humas, Anggota KPUD, staff Humas, dan tiga calon pemilih dari latar belakang pekerjaan yang berbeda dengan menggunakan interview guide. Dalam sosialisasi ini humas berperan sebagai fasilitator komunikasi dalam mensosialisasikan anti golput kepada calon pemilih pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 di wilayah jawa tengah. Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah bertindak sebagai pelaksana sosialisasi ini. Meskipun bertindak sebagai pelaksana sosialisasi, segala keputusan mengenai sosialisasi diputuskan oleh Rapat pleno KPUD yang terdiri atas Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, serta struktural yang terdiri atas Sekretaris, tiga Kabag dan 6 Kasubag. Humas melakukan proses kegiatan komunikasi yang terdiri dari empat langkah/tahapan, antara lain: tahap fact finding, dalam tahap ini Humas mengumpulkan data yang menunjukan peningkatan jumlah golput dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Tahap kedua planning and programming, pada tahap ini Humas menyusun informasi, mengagendakan diskusi, dan memilih media yang sesuai. Tahap ketiga taking action and communicating, dalam tahap ini Humas menjalankan program komunikasi seperti dialog dengan KNPI, dialog interaktif TVRI, sosialisasi pemilu dengan tema “info dan tata cara pemilu”, diskusi dengan media, audiensi dengan Komisi II DPR. Tahap keempat evaluasi program, dalam tahap ini Humas melakukan evaluasi pasca sosialisasi selesai dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Humas telah menjalankan tugasnya cukup baik, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu segala keputusan mengenai Humas yang masih diatur sepenuhnya oleh rapat pleno, program-program komunikasi yang kurang merata serta evaluasi yang harusnya dilakukan secara bertahap.