KOMITMEN PEMANGKU KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PROGRAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN KLATEN

Abstract

Pemerintah daerah sebagai pemegang mandat penanggulangan HIV/AIDS seperti yang tertuang dalam SK Mendagri No.20 Tahun 2007, diharapkan dapat memobilisasi sumber daya daerah menuju upaya penanggulangan yang lebih komprehensif, terpadu dan diselenggarakan secara sinergis oleh semua pemangku kepentingan dalam wadah KPAD. Untuk menuju kondisi tersebut dibutuhkan perhatian dan komitmen para pemangku kepentingan dari semua instansi terkait. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui komitmen para pemangku kepentingan terhadap program penanggulangan HIV/AIDS. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain case study. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam pada informan kunci. Data yang diambil meliputi data perhatian (concern), komitmen, kerjasama, dan proses pengambilan keputusan terhadap program penanggulangan HIV/AIDS. Hasil penelitian menunjukkan informan kunci yang berasal dari instansi kesehatan mempunyai perhatian yang lebih baik dibandingkan instansi non kesehatan hal ini dikarenakan sosialisasi program ke instansi lain diluar kesehatan jarang dilakukan, dan hampir tidak dijumpai buku-buku atau guideline tentang HIV/AIDS di instansi non kesehatan. Perhatian yang masih kurang tersebut berakibat komitmen informan kunci yang berada di instansi non kesehatan tergolong rendah. Namun demikian masih dijumpai 2 instansi non kesehatan yang berkomitmen tinggi yang ditunjukkan dengan telah melakukan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di instansinya beserta penganggarannya dan juga dari pernyataanpernyataan yang dapat dimaknai sebagai wujud dukungan dan harapan terhadap upaya program. Komitmen cukup tinggi dijumpai pada sebagian besar informan kunci dari instansi kesehatan yang sudah diwujudkan dalam kegiatan nyata. Koordinasi antar instansi belum berjalan dengan baik, tetapi ada harapan untuk terwujudnya koordinasi antar instansi yang diprakarsai oleh Dinas Kesehatan. Hambatan koordinasi lebih disebabkan leading sector dalam hal ini Dinas Kesehatan dipandang kurang pro aktif oleh instansi lain. Dijumpai kondisi kelebihan beban kerja pada personil Dinkes yang mengelola program HIV/AIDS. Sebagian besar instansi terkait telah melakukan kegiatan penanggulangan walaupun masih dalam skala kecil dan berjalan sendiri-sendiri, terkait dengan tupoksi masing-masing instansi. Upaya penanggulangan yang telah berjalan selama ini di semua sektor lebih menitikberatkan pada upaya promotif, sedangkan upaya preventif porsinya sangat kecil dan kuratif rehabilitatif terhadap ODHA hampir belum tersentuh. Saran Untuk Dinkes Klaten perlu segera menyampaikan surat ke Bupati tentang perlunya segera dibentuk KPAD di dukung laporan tentang komitmen yang tinggi dari instansi terkait. Kata kunci : Perhatian, Komitmen, Koordinasi, Pengambilan Keputusan Kepustakaan : 37 (Tahun 1993-2008) ABSTRACT SISWANDI STAKEHOLDERS COMMITMENT IN SUPPORTING HIV-AIDS CONTROL PROGRAM IN KLATEN DISTRICT 175 pp + 17 tables + 8 pictures + 6 attachments Local government as holder of the mandate of HIV / AIDS as set out in Minister of Home Affairs Decree No.20 of 2007, is expected to mobilize local resources to prevention efforts are more comprehensive, integrated and organized in synergy by all stakeholders in the container KPAD. For these conditions to take the attention and commitment of stakeholders from all relevant institutions. The purpose of this study to determine the commitment of the stakeholders of HIV / AIDS. This research is a qualitative research case study design. The collection of data with in-depth interviews to key informants. The data includes data captured the attention (and concern), commitment, cooperation, and decision-making process for HIV / AIDS. The results showed that key informants from health institutions have a better attention than nonhealth institutions, that is due to socialization programs to other institutions outside of health care is rarely done, and this found almost no books or guidelines on HIV / AIDS in non-health institutions. Attention is still less than the resulting commitment of key informants in non-health institutions considered low. However, still found 2 non-health institutions are committed to have shown activity on HIV / AIDS in that institutions and budgeting and also from the statements that can be interpreted as an expression of support and expectations of the program efforts. High commitment is found in most of the key informants from the health institutions that have been realized in real activity. Coordination between institutions has not worked well, but there is hope for the realization of inter-agency coordination initiated by the Department of Health. Barriers due coordination leading sector in terms of Public Health is seen as less pro-active by other institutions. Conditions encountered at the overworked health office personnel who manage HIV / AIDS program. Most of the relevant institutions have been doing prevention activities although still on a small scale and walk alone. Prevention efforts that have been run so far in all sectors focus more on promotion efforts, while the effort is very small portion in preventive and curative rehabilitative against people living with HIV is almost untouched. Suggestions for Klaten district health departement should immediately submit a letter to the Bupati of immediately set up KPAD (District of AIDS Comission) supported reports of high commitment of relevant institutions. Keywords : Concern, Commitment, Coordination, Decision Making Bibliography : 37 (year 1993-2008)