KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN BERDASARKAN TINGKAT KERAWANAN LONGSOR DI KABUPATEN SEMARANG

Abstract

ABSTRAK Penyelenggaraan penataan ruang sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan tersebut salah satunya menjadi arahan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan dimana kota harus mampu berkompetisi secara sukses dalam pertarungan ekonomi global dan mampu mempertahankan vitalitas budaya serta keserasian lingkungan. Namun, di sisi lain upaya menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dirasa masih menghadapi tantangan yang berat yang disebabkan oleh pandangan dan perilaku antroposentris yang telah mengakibatkan degradasi lingkungan dan bencana lingkungan salah satunya semakin meningkatnya frekuensi dan cakupan bencana alam khususnya tanah longsor. Dalam proses penataan ruang baik pada tingkat nasional, Provinsi atau kabupaten/kota pertimbangan tingkat kerawanan longsor seringkali diabaikan dan cenderung memberikan arahan pemanfaatan ruang sesuai normatif perencanaan serta tidak didasarkan atas pertimbangan yang menyeluruh. Kabupaten Semarang sebagai bagian dalam sistem perkotaan nasional dan Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu kabupaten dari 31 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang termasuk daerah rawan bencana alam terutama bencana longsor yang salah satu penyebabnya adalah adanya potensi gerakan tanah dengan potensi gerakan tanah menengah hingga tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian pola-pola dan pengembangan penggunaan lahan yang didasarkan pada tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan penelitian lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa arah perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Semarang terkonsentrasi pada sekitar koridor jalur utama penghubung Semarang – Surakarta dan Semarang – Yogyakarta yang didominasi untuk kawasan terbangun dengan kegiatan non pertanian seperti industri, perdagangan dan jasa. Wilayah Kabupaten Semarang yang memiliki ketinggian wilayah yang beragam, mengindikasikan bahwa wilayah Kabupaten Semarang berada pada zona berpotensi longsor A, B, C dan dengan potensi bencana longsor berada pada tingkat kerawanan longsor rendah hingga tinggi. Tingkat kerawanan longsor tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain intensitas curah hujan, kelerengan, jenis tanah, batuan penyusun, struktur geologi, penggunaan lahan dan kepadatan permukiman. Keberadaan wilayah Kabupaten Semarang yang berada pada zona berpotensi longsor A, B, C serta berada pada tingkat kerawanan longsor rendah hingga tinggi secara langsung berpengaruh terhadap kesesuaian pengembangan kawasan dimana di wilayah Kabupaten Semarang dapat dikembangkan sebagai kawasan budidaya dengan konsep pengembangan kawasan budidaya terbatas dan kawasan lindung. Secara spesifik, arahan kesesuaian pengembangan penggunaan lahan di Kabupaten Semarang dengan mengacu pada konsep pengembangan kawasan budidaya terbatas yaitu sesuai dan dapat dikembangkan serta sesuai dengan pengembangan bersyarat. Sedangkan konsep pengembangan kawasan lindung yaitu tidak sesuai dan tidak layak untuk dikembangkan untuk kawasan terbangun (dipertahankan sebagai fungsi lindung). Rekomendasi untuk pengembangan penggunaan lahan di Kabupaten Semarang antara lain penerapan sistem terasering pada areal pertanian; menghindari pengolahan lahan di daerah berlereng terjal untuk kegiatan pertanian; meminimalisasi pembebanan pada lereng dengan tidak menggunakan bahan konstruksi yang berlebihan khususnya untuk pengembangan kawasan terbangun; perlu adanya pembatasan, pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap kegiatan pengembangan kawasan pemukiman pada daerah yang curam sehingga tidak membahayakan penduduk yang bermukim; relokasi pada daerah yang aman dari bahaya longsor serta pemulihan fungsi ruang sesuai dengan peruntukan asli dan daya dukung lingkungan Kata kunci: tata ruang, penggunaan lahan, lingkungan, kerawanan longsor ABSTRACT The implementation of spatial planning as a manifestation of the Law Number 32 Year 2004 on Regional Government, aims to create a safe living space, comfortable, productive and sustainable. That goal was one of them as directives to create a sustainable city where the city should be able to compete successfully in the global economic battle and able to maintain the vitality of the cultural and environmental compatibility. However, on the other hand efforts to create a safe, comfortable, productive, sustainable and felt still facing severe challenges due to anthropocentric views and behaviors that have resulted in environmental degradation and environmental disasters one of them is the increasing frequency and scope of natural disasters especially landslides . In the spatial planning process at both the national, provincial or district level considerations are often ignored and landslide susceptibility tends to provide appropriate spatial use of normative planning and not based on thorough consideration. Semarang Regency as part of a national and Central Java Province urban system became one of the districts of 31 districts/city in Central Java, which includes the areas prone to natural disasters especially landslides which one of the reasons is the potential for ground movement with the potential for medium to high ground movement. This study aims to assess the suitability of the patterns of land use and development that is based on the level of vulnerability to landslides in the Semarang Regency. This study uses qualitative research methods with the case study and field research. The results showed that the direction of development of land use in Semarang Regency is concentrated around the main line corridor connecting Semarang - Surakarta and Semarang - Yogyakarta, which was dominated for the region woke up with non-agricultural activities such as industry, trade and services. Semarang Regency that has a height of diverse regions, indicating that the area of Semarang district is at a potential landslide zones A, B, C and with a potential landslide is at a low level to high landslide susceptibility. Landslide vulnerability are influenced by several factors such as rainfall intensity, slope, soil type, rock composer, structural geology, land use and density of settlement. The existence of Semarang regency located at a potential landslide zones A, B, C and are at low level to high vulnerability to landslides directly affect the suitability of the development of the region where in Semarang Regency can be developed as a farming area with limited cultivation area development concept and protected areas . Specifically, the direction of development suitability of land use in Semarang Regency with reference to the concept of limited cultivation area development is appropriate and can be developed and in accordance with the development of parole. While the concept of the development of protected areas that is not appropriate and not appropriate to be developed for the region woke up (maintained as a protected function). Recommendations for the development of the land use in Semarang Regency, among others, the implementation of terracing system in agricultural areas; avoid the processing of land on steep slope areas for agricultural activities; minimize loading on the slope by not using excessive construction material especially for the development of the region woke up, the need for restrictions, supervision and strict control of development activities in residential areas, steep areas so as not to endanger the population living; relocation in a safe area of landslide hazard and recovery of function space in accordance with the original allotment and environmental capacity. Keywords: spatial planning, land use, environmental, vulnerability of landslides