REKONSTRUKSI REGULASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL OLEH BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Abstract

ABSTRAK Fokus utama disertasi ini adalah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil oleh birokrasi pemerintahan masih sarat dengan kompleksitas permasalahan yang tidak hanya menyangkut persoalan pola hubungan kekuasaan saja tetapi berbagai stigma negatif yang melekat pada birokrasi pemerintahan masih menjadi kendala utama. Gerakan reformasi menghendaki birokrasi memiliki netralitas politik, transparan, responsif dan akuntabel. Namun harapan publik untuk melihat adanya perbaikan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sering tidak terwujud, sehingga dalam Surat Edaran Menteri PAN No.10/M.PAN/07/2005, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memperoleh prioritas utama dalam penanganan peningkatan kualitas pelayanan. Permasalahan dalam disertasi ini : (1) Mengapa kualitas penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pelayanan publik yang baik (2) Bagaimanakah peran birokrasi pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (3) Bagaimanakah rekonstruksi regulasi dalam peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan. Metode pendekatan yang digunakan socio-legal (socio-legal study). Suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial dan positif dan empiris. Teori untuk menganalisisnya adalah teori pendekatan sistem Talcott Parsons dan bekerjanya hukum dalam masyarakat dari Robert B. Seidman. Tipe penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kota Padang dengan informan kunci adalah (1) Kepala Bidang Evaluasi Kinerja Pembina Pelayanan Publik pada Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (2) Direktur pada Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Jakarta (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Padang. Data yang terkumpul diolah melalui proses editing dan pengklasifikasian kemudian dianalisis secara induktif. Temuan studi membuktikan bahwa, (1) kualitas penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pelayanan publik yang baik. Dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam masyarakat, aparatur negara masih menggunakan pendekatan legalistik-positivistik sehingga tidak mampu mengambil tindakan diskresi (2) peran birokrasi pemerintah untuk peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan melalui strategi kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta penerapan sistem informasi administrasi kependudukan (3) belum terdapat asas-asas umum pemerintahan yang layak di dalam UU No. 23/2006, sehingga rekonstruksi regulasi dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan melalui normatifisasi asas-asas umum pemerintahan yang layak ke dalam UU No.23/2006. Rekomendasi yang diberikan adalah perubahan paradigma dalam legal thought para aparatur negara dari positivism legal thought menjadi socio legal thought. Diperlukan proses penyadaran dan penguatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Perlu untuk mengagendakan pelayanan yang berbasis teknologi. Diperlukan hukum pelayanan publik menjadi bidang spesialisasi hukum tersendiri. Diperlukan pengkajian yang lebih komprehensif terhadap UU No. 23/2006 sehingga lebih berorientasi pada perlindungan hukum bagi masyarakat. Kata kunci : Birokrasi, pelayanan publik, good governance.