PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PROSES PENYELESAIAN SENNGKETA TANAH ULAYAT DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

Abstract

ABSTRAK Suku Minangkabau yang bermukim di Sumatera Barat dikenal dengan sistem kekeluargaan Matrilineal, dimana hak-hak perempuan diutamakan dibanding dengan hak-hak yang diperoleh laki-laki, tidak terkecuali pengelolaan Pusako. Hal tersebut cukup menarik untuk diteliti. dengan pokok permasalahan pada kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang juga merupakan Pusako masyarakat minang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa bessar peranan KAN Pauh IX Kuranji dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat. Sementara manfaat penelitian dapat digunakan sebagai referensi di bidang hukum adat. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis empiris didasarkan pada data primer dan data sekunder, adapun spesifikasi penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analisis. Bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat di Minangkabau, disebabkan oleh pembagian warisan, proses jual beli, dan sewa menyewa. Sengketa-sengketa atas tanah ulayat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pemberian kompensasi akibat pembangunan sarana dan prasarana, proses adminitrasi tanah ulayat yang bermasalah, konflik antara anak kemenakan dan ninik mamak, serta adanya oknum pemerintah yang memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan sepihak. Peranan KAN Pauh IX Kuranji, adalah sebagai penengah atas setiap sengketa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983, sengketa-sengketa mana terkait dengan pengakuan atas Kesatuan masyarakat hukum adat khususnya di wilayah Kuranji. Penyelesaian atas permasalahan dapat dilakukan dengan cara mengefektifkan peranan KAN Pauh IX serta penegasan kewenangan KAN melalui peraturan-peraturan pelaksana dari peraturan daerah. Kata Kunci : Minangkabau, Adat, dan Tanah Ulayat. . ABSTRACT Minangkabau tribe who settled in West Sematera is know with matrillineal kinship system, where women’s rights take precedende over the rights obtained by a man, not the exception Pusako management. It is density Nagari in costumary land dispute resolution whisch is also a Pusako Minang society. The research objective isto determine how the role o KAN bessar IX Kuranji Pauh in the process of costumary land dispute resolution. While the benefits of research can be used as a reference inthe field of costmary law. Research methods used by the jurudical approach to empirical data based on primary and secondary data, as for the specification of the research ddone by descriptive analysis. The forms of costumary land disputes in costumary law community in Minangkabau caused by the division of inheritance, buying and selling process, and a lease. Dispute over land ownership caused by several factors, namely the provision of compensation due to infrastructure development, administrative processes troubled lands, conflicts between the child and ninik mamak nephew, and the government actors who take advantage of situation by seeking unilateral advantage. KAN role IX Kuranji Pauh, is the arbiter of any dispute under the provisions of Local Rule No.13 of 1983 which disputes related to the recognition of costumary law community unity in the region Kuranji. Settlement of the problem can be done by way of effecting the role of KAN Pauh IX and KAN assertion of authority over the implementing regulation of local regulations. Keywords: Minangkabau, Traditional, and Costumary Land.