PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN

DESVIASTANTI, RIA (2010) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

[img]
Preview
PDF - Published Version
368Kb

Abstract

ABSTRAK Penelitian tentang Perlindungan Hukum Atas Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin, adalah dilatar belakangi bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya berlaku percampuran harta di dalam perkawinan. Namun demikian dimungkinkan para pihak untuk melakukan penyimpangan mengenai pengelolaan harta saat perkawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian perkawinan. Dengan ini penulis membahas mengenai permasalan. Bagaimana perlindungan hokum terhadap harta dalam perjanjian kawin.Kendala kendala yang dihadapi terhadap perlaksanaan Perjanjian kawin.Serta wewenang dan tanggung jawab notaries atas akata yang dibuatnya. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara study kepustakaan. Data tersebut kemudia diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisa Normatif Kualitatif. Hasil penelitian dengan adanya perjanjian kawin akan memberi perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi suami istri. Dalam pelaksanaan perjanjian kawin ada kendala dalam memicu perselisihan bagi para pihak. Wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian kawin yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Kata Kunci : Perjanjian Kawin ABSTRACT Research about law protection of marriage wealth by making marriage agreement certificate was based on marriage which carries out based on Legislation No. 2, 1974 that basically prevailed asset mixed within marriage. But it is possible for parties to carry out deviation about wealth management when marriage occurred by making marriage agreement. Protection of marriage wealth by makin marriage agreement certificate was based on marriage. Barrier in marriage agreement implementation authority and notary responsibility in makin certificate. This law writing used juridical normative method by using secondary data. And secondary data collection carries out by literature study. That data then process and analyzed by using Qualitative Normative analysis method. Research result by absence marriage agreement will give law protection to the marriage wealth for both husband and wife. Within marriage agreement implementation there were barrier which triggered conflict among parties. Authority and notary responsibility in making certificate was limited of marriage agreement content which already meet validation agreement requirement. Keywords: Marriage Agreement

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:24606
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:13 Dec 2010 08:53
Last Modified:13 Dec 2010 08:53

Repository Staff Only: item control page