KEDUDUKAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DIBAWAH TANGAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Abstract

Abstrak Nikah dibawah tangan yang dikenal masyarakat muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatka. Bagi yang beragama Islam dan akan melakukan perceraian namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perkawinan dan perceraian dibawah tangan ditinjau dari Hukum Islam dan ketentuan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan hambatan-hambatan yang dihadapai pelaku perkawinan dan perceraian dibawah tangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan solusi hukumnya, dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu :data yang mendukung keterangan atau menunjang kelngkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Analisa data yang digunakan analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian yang diperoleh : 1). Kedudukan dan akibat hukum perkawinan dan perceraian dibawah tangan ditinjau dari Hukum Islam dan ketentuan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Menurut ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; 2). Hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku perkawinan dan perceraian dibawah tangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia adalah sulitnya mendapatkan pengakuan dari legalitas dari pemerintah. Apabila perkawinan di bawah tangan ingin diakhiri dan “dilegalkan dengan cara mencatatkan perkawinan dengan permohonan itsbat nikah (penetapan/ pengesahan nikah) kepada pengadilan agama sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI)” dan menikah ulang dengan mengikuti prosedur pencatatan KUA. Untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Dibawah Tangan, Itsbat Nikah ABSTRACT Unregistered marriage, known by people, emerged after the legislation of Act Number 1 Year 1974 concerning Marriage and the issuance of Government Ordinance Number 9 Year 1975 as the execution of Act Number 1 Year 1974. In both regulations, it is mentioned that every marriage, besides it should be conducted according to the religious terms, it should also be registered. For those who are Moslem and they will conduct a divorce but they cannot prove their marriage with a marriage certificate, they may propose the request of marriage confirmation (confirmationllegalization of a marriage) to the Religious Court as regulated in Article 7 of Islamic Law Compilation (ILC). This research has the objective of finding out the unregistered marriage and divorce positions viewed from Islamic Law and Positive Law stipulation prevailing in Indonesia and obstacles faced by the unregistered marriage and divorce actors according to Islamic Law and Positive Law stipulation prevailing in Indonesia and their legal solutions, by using the juridical-normative research methodology. The used data are secondary data, which are, the data supporting the description or supporting the completeness of primary data, collected from the library or the writer's personal literature collections conducted by performing a literature study. The used data analysis is the normative analysis, which is, the collected data is elaborated in the form of logical and systematic description, then, they are analyzed in order to obtain the clarity of problem resolution, then, a conclusion is drawn deductively, which is, it comes from the genera matters to the specific matters. The obtained research results are: 1). The position of unregistered marriage and divorce viewed from Islamic Law and Positive Law stipulation prevailing in Indonesia is legal if it fulfills the principles and all marriage requirements although it is not registered. According to the stipulation in Article 2 verse (1) of Marriage Act, a marriage is legal if it is conducted in accordance with the law of their own religion or belief, 2). The obstacle faced by the unregistered marriage and divorce according to Islamic Law and Positive Law stipulation prevailing in Indonesia is that the difficulties in obtaining acknowledgment and legality from the government. If this unregistered marriage will be ended and "legalized by registering it with the request of marriage confirmation (confirmation/legalization of a marriage) to the Religious Court according to Article 7 of the Islamic Law Compilation (ILC)" and remarriage by following the procedure of Religious-Affairs Office registration. For unregistered marriage, it is only possible for marriage confirmation with the reason of divorce resolution. Keywords : marriage, divorce, unregistered, marriage confirmation