PRAKTEK PEMBUATAN AKTA TANAH OLEH CAMAT DALAM KEDUDUKAN DAN FUNGSINYA SELAKU PPAT SEMENTARA DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KALIMANTAN BARAT

Abstract

ABSTRACT Since the first ground is closely related to everyday human life and so the importance of land for humans can be seen from the fact that in various human activities are always associated with the land and committed on the ground. Research on the practice of making the deed of land by the subdistrict head in position and function as PPAT While in Sungai Raya District, West Kalimantan to know and understand the issues concerning the practice of making the deed by the District Head as PPAT Meanwhile, and also to know what the legal consequences that may arise in case of errors in the practice of making the deed of land by the District Head as PPAT meantime. The research method used in this research is empirical juridical, which analyzes the law not merely as a set of regulatory rules that are purely normative, but the laws are regarded as public behavior. The data used are primary data, ie data obtained directly from the field and use the interviews and secondary data through literature study. Analysis of the data used is a qualitative descriptive analysis. Based on the results of research in general, 3 (three) districts namely (Sungai Raya District, River District and River District Kakap Ambawang) that the practice of making the deed of the land through several stages of preparation, stage of development and deed registration phase. In its execution of three district as PPAT While still doing deviations in implementation. The legal consequences that arise because of these irregularities did not affect the legal certainty of a deed made by PPAT Meanwhile, unless not matching the original certificate to the Land Office. The existence of this negligence resulted in null and void the deed was made, if the certificate was not registered at the Land Office. Based problems outlined above have been well on the practice of making the deed of transfer rights or legal consequences that arise from problems that should be recommended that the Kubu Raya District Land Office in the task management and the supervision must really implement these rules seriously in order to create awareness law for the District Head as PPAT Meanwhile, every PPAT While that mistake should be given sanctions consistent with applicable regulations. Keywords: Camat, PPAT Meanwhile, the Guidance and Supervision ABSTRAK Sejak dahulu tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari dan begitu pentingnya tanah bagi manusia dapat dilihat dari kenyataan bahwa di berbagai aktivitas manusia selalu berhubungan dengan tanah dan dilakukan di atas tanah. Penelitian tentang praktek pembuatan akta tanah oleh Camat dalam kedudukan dan fungsinya selaku PPAT Sementara di Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Barat bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan tentang praktek pembuatan akta oleh Camat selaku PPAT Sementara, dan juga untuk mengetahui akibat hukum apa yang timbul jika terjadi kesalahan dalam praktek pembuatan akta tanah oleh Camat selaku PPAT Sementara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dan menggunakan wawancara, serta data sekunder dengan cara studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif. Berdasarkan pada hasil penelitian pada umumnya, 3 (tiga) kecamatan yaitu (Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Sungai Ambawang) bahwa praktek pembuatan akta tanah melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pembuatan dan tahap pendaftaran akta. Di dalam pelaksanaannya tiga camat sebagai PPAT Sementara tersebut masih melakukan penyimpanganpenyimpangan dalam pelaksanaannya. Akibat hukum yang timbul karena adanya penyimpangan tersebut tidak mempengaruhi kepastian hukum atas akta yang dibuat oleh PPAT Sementara, kecuali tidak mencocokkan sertifikat asli ke Kantor Pertanahan. Adanya kelalaian ini berakibat batal demi hukum atas akta yang dibuat, jika ternyata sertifikat tersebut tidak terdaftar di Kantor Pertanahan. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas baik mengenai praktek pembuatan akta peralihan hak maupun akibat hukum yang timbul dari permasalahan itu hendaknya disarankan agar Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dalam tugas pembinaan dan pengawasan haruslah benar-benar melaksanakan peraturan tersebut dengan sungguh-sungguh guna untuk terciptanya kesadaran hukum bagi Camat selaku PPAT Sementara, maka setiap PPAT Sementara yang melakukan kesalahan harus diberi sangsi sesuai ketentuan yang berlaku. Kata kunci: Camat, PPAT Sementara, Pembinaan dan Pengawasan