KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA JAMBI

Abstract

ABSTRAK Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan meneruskan keturunan. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya. Tetapi pada kenyataannya tidak jarang dalam suatu perkawinan atau keluarga tidak mendapat keturunan oleh berbagai sebab, oleh karena itu dilakukan dengan mengambil alih anak orang lain yang selanjutnya dimasukan ke dalam anggota keluarga sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 29 mei 1963 No. 917/1963 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta 17 Oktober 1963 No. 588 menyatakan bahwa “pengangkatan anak dikalangan masyarakat Tionghoa di Indonesia tidak lagi terbatas pada pengangkatan anak laki-laki namun telah diperbolehkan juga pengangkatan terhadap anak perempuan”. Sebagaimana juga dinyatakan dalam SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 terkait dengan yurisprudensi terhadap pengangkatan anak perempuan. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris adapun spresifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis dengan dan data yang diperoleh melalui kepustakaan dan hasil dilapangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat etnis Tionghoa di Kota Jambi dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai, tidak terang dan tunai serta terang dan tunai. Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat masyarakat Tionghoa di Kota Jambi dapat dilakukan baik pada anak laki-laki atau perempuan. Akibat hukum dari pengangkatan anak baik pada anak laki-laki atau perempuan menurut masyarakat etnis Tionghoa di kota Jambi, yaitu anak angkat memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung orang tua angkatnya baik dalam perhatian, perawatan, pemeliharaan, pendidikan dan mewaris bersama-sama dengan ahli waris dari orang tua angkatnya seperti layaknya anak kandung baik terhadap harta pusaka dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan orang tua angkatnya, sepanjang hak mewaris tersebut tidak ditentukan lain oleh orang tua angkatnya/keluarga angkatnya Kata Kunci : Anak Angkat, Waris Adat. ABSTRACT One purpose of marriage is to achieve happiness and continued descent. As contained in the provisions of article 1 of Law No. 1 of 1974, that the purpose of marriage is to form a happy family, and the existence of a close relationship with their offspring. But in reality not uncommon in a marriage or the family does not have offspring by various reasons, therefore, carried out by taking over someone else's child who then fed into a family member as a substitute for children who can not be obtained naturally. This is in line with the jurisprudence, Jakarta State Court Decision, dated 29 May 1963 No. 917/1963 jo Jakarta District Court ruling October 17, 1963 No. 588 states that "adoption of children among the Tionghoa in Indonesia is no longer limited to the appointment of boys but has also allowed the appointment of female children". As also stated in the SEMA No. 2 Year jo SEMA No. 1979. 6 of 1983 relating to the jurisprudence of the appointment of a daughter. In this study, methods used approach as for the juridical spresifikasi empirical descriptive research and analysis with data obtained through the literature and the results of the field. From the research results can be concluded that the implementation of the adoption of children by ethnic customary law in the city of Jambi Tionghoa done no light and no cash, no cash as well as light and bright and cash. Implementation of the adoption of children who performed according to the community in the city of Jambi Tionghoa can be done either in boys or girls. Legal consequences of adoption of children both boys or girls according Tionghoa ethnic communities in the city of Jambi, the adopted child acquire the rights and obligations equal to the child of his adoptive parents in both the attention, care, maintenance, education and inherited together with the heirs of the adoptive parents as well as biological children for inheritance and property acquired during marriage adoptive parents, as long as inherited rights are not stipulated otherwise by the adoptive parent / adoptive families. Keywords: Child Lift, Waris Adat.