PERANAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH-SEMENTARA DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SULAWESI UTARA

Abstract

ABSTRAK Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara masih dibutuhkan khususnya di wilayah yang belum cukup terdapat PPAT terutama di wilayah-wilayah luar Jawa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahu alasan atau faktor yang menyebabkan tidak semua Camat di di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi PPAT;untuk mengetahui peran Camat menjadi PPAT Sementara; Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Camat dalam menjadi PPAT Sementara. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis–Empiris dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari penelitian langsung di lapangan dengan teknik wawancara kepada responden dan nara sumber. Sumber data sekunder diperoleh dari data kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh di analisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dari penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Faktor yang menyebabkan tidak semua Camat menjadi PPAT Sementara dikarenakan faktor birokrasi dan masih adanya budaya pungutan liar; 2) Peran Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara adalah sama dan sejajar dengan peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); 3) Kendala utama yang dihadapi Camat sebagai PPAT adalah kurangnya pengetahuan tentang hukum tanah. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa hingga sekarang di Kabupaten Bolaang Mongondow masih membutuhkan Camat sebagai PPAT Sementara dalam melayani masyarakat dalam perbuatan hukum mengenai tanah. Kata kunci : Camat, PPAT,Pendaftaran Tanah ABSTRACT A Sub-District head of adminstration (Camat) acting as a Temporary Land Certificate Issuer (PPAT) is still needed especially in areas that have not been enough PPAT particularly in regions outside of Java. The obejctive of this research was to find out the reasons or factors that cause not all the sub-district head of administration in the region Bolaang Mongondow become the PPAT, to determine the role and find out the constraints of the Sub-District head of administration while acting as the Land Certificate Issuer (PPAT) . Research methods used in this study using the method of Juridical - Empirical with the primary data sources and secondary data sources. Sources of primary data obtained from direct field research by interviewing techniques to the respondents and resource persons. Secondary data sources obtained from literature data by using primary legal materials and sekunder. Data obtained in a qualitative analysis to answer the problems of research. The outcome of this research showed that: 1) The factor that cause not all the sub-district head of admistration to be as Temporary Land Certificate Issuer (PPATS) while there still exists the bureaucracies abusing and ilegall extortion; 2) Role as Temporary Land Certificate Issuer are equal and parallel to the role of the Land Certificate Issuer Definitive (PPAT).; 3) The main constraint faced by Sub-District Head of Administration as a PPAT is a lack of knowledge about the land law. The conclusion from this research is that until now the Bolaang Mongondow District still need The Sub-District Head of Administration (Camat) as Land Certificate Issuer (PPAT) in order to serve the public dealing with a legal action with their land. Key words: Sub-district, Land Certificate Issuer Officer,The Land Registration