PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

Abstract

ABSTRAK Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, kendaraan bermotor Salah satu lembaga hak jaminan yang ada di lndonesia yang dapat dibebankan pada benda bergerak adalah fidusia, sebagaimana diatur dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengaturan jaminan fidusia dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak, terutama kreditor termasuk adanya larangan bagi pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia. Berdasarkan halhal tersebut maka dalam masalah kredit tidak terlepas pembicaraan mengenai jaminan, dalam hal ini jaminan fidusia Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan obyek fidusia atas kendaraan bermotor pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor jika obyek fidusia dijual kepada pihak ketiga? Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dan perlindungan hukum bagi penerima fidusia. Kreditur penerima fidusia khususnya untuk benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, belum sepenuhnya terlindungi kepentingannya dalam hal obyek jaminan fidusia tersebut dialihkan tanpa persetujuannya terlebih dahulu dari kreditur. Perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia berdasarkan Pasal 23 ayat (2) jo 36 Undang-Undang Fidusia dari sisi kreditor terasa belum efektit untuk memberikan efek jera bagi debilor dan tidak efektif untuk mengembalikan piutang kreditor dalam waktu yang relatif singkat. Kendala-kendala perlindungan hukum bagi penerima fidusia, kreditur seringkali mengalami kesulitan dalam mengawasi dan menguasai obyek jaminan alam upaya proses eksekusi. Hal ini disebabkan benda jaminan selama masa kredit berlangsung masih berada dalam penguasaan debitor ABSTRACTS Key words : Credit Agreement, fiduciary security, motor vehicle One of the security institutions in Indonesia that can be imposed on the body moves is fiduciary, as regulated by Law No. 42 of year 1999 concerning Guarantee fiduciary. Fiduciary security settings in Law No. 42 of 1999 was intended to provide protection and ensure certainty for all parties, especially creditors, including the prohibition on giving fiduciary to transfer, mortgage or lease to other parties object to object without warranty fiduciary prior consent of the recipient's fiduciary. Based on these things then the credit problems can not be separated from discussions on security, in this case fiduciary insurance Based on the above descriptions, the research problem is how the implementation of a credit agreement with the object of fiduciary assurance of a motor vehicle on PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah and how legal protection for creditors fiduciary if the object is sold to third parties? Based on the formulation of the problem and research objectives, the methods of this research approach is empirical juridical research, with the specification is descriptive research, which gives an of how the implementation of the loan agreement and legal protection for the recipient fiduciary. Creditor recipients especially for objects fiduciary fiduciary assurance of motor vehicles, is not fully protected their interests in terms of objects such fiduciary assurance transferred without prior approval from creditors. Legal protection of creditors accepting fiduciary pursuant to Article 23 paragraph (2) jo Article 36 of Law fiduciary of the creditors was not effectively, to provide a deterrent effect for debitor and ineffective to restore creditor debts in a relatively short time. Protection barriers for accepting fiduciary law, creditors often have difficulty in monitoring and control objects in an effort to guarantee the execution process. This is because it guarantees loans during the last still in control of the debitor