PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH BAGI PENGEMBANGAN LANDAS PACU BANDAR UDARA AHMAD YANI SEMARANG

S U G I A R T O, S U G I A R T O (2010) PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH BAGI PENGEMBANGAN LANDAS PACU BANDAR UDARA AHMAD YANI SEMARANG. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

[img]
Preview
PDF - Published Version
236Kb

Abstract

ABSTRAK Dalam rangka peningkatan statusnya menjadi bandar Udara Internasional, Bandara Ahmad Yani Semarang harus melakukan pembangunan infrastruktur diantaranya adalah pengembangan Landas Pacu agar dapat dioperasikan pesawat berbadan lebar. Untuk Pengembangan Landas Pacu tersebut, oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaannya melalui proses pengadaan tanah yang masuk dalam kategori Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, sedangkan dalam proses pengadaan tanah tersebut permasalahan yang muncul adalah mengenai penentuan besarnya ganti rugi Hak Atas Tanah. Dalam penelitian ini, ingin diketahui secara jelas bagaimana pemberian ganti rugi terhadap pengadaan tanah bagi pengembangan Landas Pacu Bandara Ahmad Yani Semarang dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi kendala-kendala terhadap pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pengembangan Landas Pacu Bandara Ahmad Yani Semarang. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, yaitu suatu pendekatan yang dipergunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi dalam pengembangan Landas Pacu Bandara Ahmad Yani Semarang, dan bagaimana penerapan serta kenyataan yang ada di lapangan ( masyarakat ), dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dalam menentukan besarnya ganti rugi tersebut memerlukan waktu yang panjang karena pemilik/pemegang Hak Atas Tanah mematok harga yang tinggi dengan alasan tanahnya sebagai mata pencaharian yang dapat diusahakan area pertambakan. Oleh karena itu dalam menentukan besarnya ganti rugi tersebut, dibutuhkan mediasi dengan pendekatan secara persuasif oleh Pemerintah Kota Semarang agar diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Pelaksanaan pemberian ganti rugi tersebut diawalidengan tercapainya suatu kesepakatan tentang nilai ganti rugi yang diberikan dalam musyawarah mufakat antara Pemerintah Kota Semarang dan pemilik/pemegang Hak Atas Tanah selanjutnya nilai ganti rugi tersebut dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Panitia Pengadaan Tanah kepada Pemilik/Pemegang Hak Atas Tanah. Kata Kunci: Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, Bandara Ahmad Yani. ABSTRACT In order to improve the status of International Airport, Semarang Ahmad Yani Airport should conduct such infrastructure development is the development of the runway in order to operate wide-body aircraft. For the runway Development, Semarang City Government in its implementation through a process of land acquisition in category of Land Procurement for the Public Interest, while in the process of land acquisition problems that arise are the determination of the amount of indemnification Land Rights. In this study, clearly wanted to know how the compensation for land acquisition for runway development Ahmad Yani Semarang airport and how the legal efforts undertaken Semarang City Government in overcoming the obstacles to providing compensation in land acquisition for development of airport runway Ahmad Yani Semarang. In writing this thesis writer uses approach method of Juridical Empirical, which is an approach that is used to analyze the legal provisions and government policies relating to land acquisition and compensation in development runway Semarang Ahmad Yani Airport, and how the application and the fact in the field (community), the specification is descriptive qualitative research. Based on research results, in determining the amount of compensation requires a long time because the owner / holder of the Land Rights set a high price on the grounds the land for a livelihood that can be cultivated pond area. Therefore, in determining the amount of such compensation, required mediation by the persuasive approach by the Government of Semarang, in order to obtain agreement between both parties. Implementation of the indemnity provision begins with the achievement of a consensus about the value of the compensation provided in the deliberation to reach a consensus between the government of Semarang and the owner / holder of the next Land Rights indemnity value payable direct by the Government of Semarang, the Land Procurement Committee to the Owner / Holder Land Rights. Key Word: Indemnification, Land Acquisition, Ahmad Yani Airport.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:24498
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:09 Dec 2010 09:29
Last Modified:09 Dec 2010 09:29

Repository Staff Only: item control page