PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN BOGOR

BASHORI, DEDIH AHMAD (2010) PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN BOGOR. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

[img]
Preview
PDF - Published Version
217Kb

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan pendaftaran tanah melibatkan berbagai instansi yang terkait antara lain Kelurahan, Kecamatan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) apabila terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Fungsi PPAT dalam rangkaian pelaksanaan pendaftaran tanah, yaitu membantu Kepala Kantor Pertanahan sebagai pelaksana pendaftran tanah, dengan menyediakan data (alat bukti) yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftran tanah tertentu. Oleh karena itu, ketepatan kepastian dan kebenaran informasi yang tertuang dalam akta yang dibuat oleh PPAT sangat menentukan bagi proses pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hak atas tanah bagi warga masyarakat, sehingga PPAT disamping harus bertanggung jawab terhadap kepastian dan kebenaran isi akta, juga wajib mengembalikan akta yang ditandatanganinya beserta warkah-warkah lain kepada Kantor Pertanahan dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak ditandatanganinya akta. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran PPAT dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Bogor dan kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah oleh PPAT di Kabupaten Bogor serta cara mengatasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) Peran PPAT dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Bogor mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah, yaitu membuat alat bukti mengenai telah terjadinya perbuatan hukum mengenai sebidang tanah tertentu yang kemudian dijadikan dasar untuk mendaftar perubahan data yuridis yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka korelasi lembaga jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan pelaksanaan administrasi pertanahan semakin jelas; 2) Kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah oleh PPAT di Kabupaten Bogor adalah pada saat melakukan pembuatan akta tanah (peralihan hak atas tanah) terhadap tanah-tanah yang belum bersertipikat karena biasanya semua berkas didaftarkan langsung oleh PPAT, namun diserahkan kepada pemohon/pemegang hak baru. Sehingga disini ketentuan Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997 tidak bisa dilaksanakan, kecuali untuk tanah-tanah yang sudah bersertipikat. Penyelesaian (solusi) atas hambatan yang ditemui adalah, para PPAT telah melakukan sosialisasi secara bertahap dan pihak kantor Pertanahan juga telah memberikan informasi-informasi tentang pendaftaran tanah kepada masyarakat, walaupun informasi yang diberikan masih secara interen. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran PPAT dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kata Kunci : Peran PPAT, PPAT, Pendaftaran Tanah ABSTRACT Land registry execution involves various related resort among others subdistrict, district, regency/city land matters office and also act of land maker official (PPAT) in the event of land right transition that done by society member. function PPAT in land registry execution series, that is help land matters chief as executor registered soil, with will prepare data (proof tool) that be made base for certain land registry data change enrollment. therefore, certainty precision and information truth that decanted in deed that made by PPAT very determine for enrollment process to get land right protection for society member, so that PPAT beside must responsible towards certainty and deed contents truth, also obligatory return deed signed along with epistles other to land matters office within seven workday since signed deed. This aim that want achieved in this research detects character PPAT in land registry execution at regency Bogor and obstacle in land registry execution by PPAT at regency Bogor with manner overcome it. Method that used empirical juridical a approaches that done to analyze about as far as where a regulation/ Rule invitation or law that operative effectively. Research result knowable that: 1) character PPAT in execution land registry at regency Bogor has part of vital importance in land registry data maintenance, that is make proof tool has hilted the happening of law deed has hit certain a piece of land then has been made basis for sign-up juridical data change caused by that law deed, with regulation number government 24 year 1997, so official function institution correlation act of land maker with agriculture administration execution more clearer; 2) obstacle in land registry execution by PPAT at regency Bogor at the (time) of do act of land (land right transition-, towards soil soil not yet certificate because usually all bundles is registerred direct by PPAT, but extradited to new right applicant/holder. so that here paragraph rule 40 pp no. 24 year 1997 not refraction carried out, except for soils that certificate. completion (solution) on obstacle that met, PPAT do socialization gradually and also give informations about land registry to society, although information that given to still internally. Based on the result can be pulled conclusion that character PPAT in has part of vital importance in land registry data maintenance. Keyword: character PPAT, PPAT, land registry

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:24492
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:09 Dec 2010 08:54
Last Modified:09 Dec 2010 08:54

Repository Staff Only: item control page