PROBLEMATIKA IJIN PENGERINGAN DALAM JUAL BELI TANAH PERTANIAN DI KOTA SEMARANG

Abstract

ABSTRAK Tujuan pelaksanaan jual beli tanah hak milik (kelas DIII) pendaftaran tanah adalah tanah landreform yang pada prinsipnya untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang lokasi tanahnya tergolong tanah pertanian yang tidak dapat dijual oleh orang yang berada diluar kecamatan lokasi tanah yang bersangkutan kecuali dengan ijin alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian (Pengeringan). Tesis ini membahas permasalahan yaitu proses jual beli tanah pertanian dan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Semarang, faktor-faktor yang menjadi alasan bahwa jual beli tanah pertanian (khususnya kelas DIII) harus melalui proses ijin pengeringan, dan bagaimana jika ijin pengeringan tersebut ditolak oleh Kantor Pertanahan Lokasi penelitian ini adalah di 2 instansi dan satu kantor Notaris dan PPAT . Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang terkumpul akan dianalisis melalui 3 tahap yaitu mereduksi, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian, ditemukan bahwa masyarakat pada umumnya belum mengetahui apa yang dimaksud dengan tanah DIII yang melekat di dalam sertipikat, sedangkan peraturan yang mengatur tidak secara khusus dan terkesan masih tidak jelas, sedangkan di pihak Kantor Pertanahan terkesan membiarkan warga tidak mengetahui dalam hal klasifikasi tanah, hal itu dikarenakan kurangnya sosialisai masalah tanah pertanian dan tanah yang non pertanian kepada masyarakat. Kantor Pertanahan Kota Semarang hendaknya melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai klasifikasi tanah DIII dan bagaimana prosedur permohonan ijin perubahan tanah pertanian menjadi non pertanian baik mengenai biaya maupun prosedur dan memberikan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya sehingga masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah tidak enggan mendaftarkan tanahnya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional. Kata Kunci : Problematika ijin pengeringan, Jual Beli Tanah Pertanian,