TINJAUAN KRITIS TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK MELALUI LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM DI KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengambil judul Tinjauan Kritis Tentang Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Melaui Land Management And Policy Development Program di Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Penelitian ini dilatarbelakangi karena sering terjadi sengketa di kalangan sesama penduduk maupun antara penduduk dengan Negara. Untuk memperoleh kepastian hukum hak atas tanah, UUPA telah mewajibkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan proyek LMPDP tahun anggaran 2009, mengetahui minat masyarakat dalam proyek LMPDP,dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proyek LMPDP tahun anggaran 2009. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitisi. Teknik pengumpulan data meliputi pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara kepada narasumber dan dengan penyebaran kuisioner, pengumpulan data sekunder melaui penelitian kepustakaan melalui buku dan dokumen-dokumen resmi. Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik melalui LMPDP tahun anggaran 2009 di Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal pada dasarnya sama saja dengan proyek LMPDP tahun anggaran sebelum 2009. Terdapat sedikit perbedaan yaitu pada pelaksanaan proyek LMPDP tahun anggaran 2009 prosesnya sebagian besar terhadap tanah yang sudah terpetakan/terukur yang disebut dengan Backlog yang telah dilakukan oleh Satgas Teknis LMPDP tahun anggaran sebelum 2009. Minat masyarakat Kecamatan Balapulang khususnya di Desa Banjaranyar dan Desa Kaliwungu terhadap proyek LMPDP tahun anggaran 2009 semakin bertambah jika dibandingkan dengan proyek LMPDP tahun anggaran sebelum 2009. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar masyarakat Kecamatan Balapulang yang belum mendaftarkan tanahnya tetapi bidang tanah yang dimiliki telah terpetakan pada proyek LMPDP sebelum tahun anggaran 2009, sehingga mereka ingin sekali memperoleh sertipikat tanah guna menjamin hak atas tanahnya. Hambatan-hambatan yang timbul selama proyek LMPDP antara pihak yang bersengketa dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Proses pendaftaran tanah sistematik melalui LMPDP yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal telah dilaksanakan di semua Kecamatan yang merupakan daerah penyangga perkotaan dan menjadi solusi dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam bidang pertanahan dengan diterbitkannya sertipikat tanah sebagai tanda bukti. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Sistematik, LMPDP. ABSTRACT This research took the title of Critical Reviews About The Systematic Land Registration via Land Management And Policy Development Progam in Sub Balapulang Tegal regency.This research is motivated because of frequent disputes among fellow citizens and between citizens in the State. To obtain legal certainty over land rights, UUPA requires the Government to carry out land registration in all parts of Indonesia. This study aims to find out the process of project implementation LMPDP fiscal year 2009, knowing the public interest in the project LMPDP, and knowing the obstacles that occurred during the project LMPDP budget year 2009. Method of approach used in this study is an empirical juridical. Specifications of this research is descriptive analitisi. Data collection techniques include primary data collection through interviews to the interviewees and the distribution of questionnaires, secondary data collection via literature research through books and official documents. Data collected were analyzed qualitatively to gain clarity on issues to be discussed. The results showed that the implementation of systematic land registration through the 2009 budget year LMPDP in Sub Balapulang Tegal regency basically the same as the project budget before LMPDP year 2009. There is little difference in LMPDP project implementation process in 2009 fiscal year most of the land that has been mapped / measured is called the Backlog made by the Technical Task Force LMPDP prior fiscal year 2009. Balapulang District community interest especially in the Village and the Village Banjaranyar Kaliwungu LMPDP the project fiscal year 2009 increased compared with fiscal year LMPDP project before 2009. This is because most of the community district that has not been registered Balapulang land but owned land parcels have been mapped on LMPDP project before the budget year 2009, so they wanted to get the title deed to secure rights to land. Obstacles that arise during the project LMPDP between the parties be resolved by deliberation to reach a consensus. The process of systematic land registration is done through LMPDP Tegal District Land Office has been implemented in all the district which is the urban area and a buffer solution in order to create legal certainty in the field with the issuance of land title deed as the evidence. Keywords: Systematic Land Registration, LMPDP.