PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PENGIKATAN JUAL BELI PERUMAHAN DI KOTA DENPASAR PROPINSI BALI

Abstract

ABSTRAK Penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pengikatan jual beli perumahan di Kota Denpasar Propinsi Bali. Perjanjian baku jual beli perumahan tersebut dibuat oleh satu pihak yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat seperti pelaku usaha real estate yang berhadapan dengan kedudukan konsumen dalam posisi lemah. Diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian baku jual beli perumahan berklausula eksonerasi yang dibuat oleh pebisnis real estate ditinjau dari hukum perjanjian dan untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen jika dikaitkan dengan klausula eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian baku jual beli perumahan. Penelitian mengenai penerapan kalusula eksonerasi dalam perjanjian baku jual beli perumahan di Kota Denpasar Propinsi Bali adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mengambil 3 (tiga) orang responden yang mewakili pembeli perumahan dan penghuni. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan didukung data primer dari lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli perumahan yang menggunakan perjanjian baku berklausula eksonerasi tidak didukung oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta melanggar pasal 18 Undang-undang No 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen. Diperoleh jawaban 2 (dua) orang dari 3 (tiga) responden pembeli perumahan menyatakan terpaksa menandatangani perjanjian tersebut karena kebutuhannya dan 2 (dua) orang dari 3 (tiga) responden juga menyatakan sangat keberatan terhadap syarat-syarat eksonerasi yang dibuat sepihak oleh pengembang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari kebebasan membuat perjanjian, perjanjian baku berklausula eksonerasi tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan melanggar Pasal 18 ayat (1), huruf a, c, dan d Undang-undang Perlindungan konsumen. Adapun saran dari penulis bahwa pembentuk Undang-undang diharapkan untuk memikirkan pengaturan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dan harus diawasi oleh pemerintah sehingga perkembangannya dapat dikendalikan dalam rangka lebih meningkatkan perwujudan perlindungan bagi konsumen. Kata kunci : klausula eksonerasi, perjanjian baku pengikatan jual beli perumahan ABSTRACT The application of examption clause in standard contract binding of house transaction in Denpasar Bali. The standard contract of house transaction is made by someone who has high economic level such as a real estate developer against the lower economic level of consumer. The research has been held to know about the legality of the standard contract of house transaction examption clause that made by a real estate developer considered by law of the contract and to find out if there are any violation of concerning the consumer protection related with examption clause which included in the standard contract of house transaction.The reserch about the application of examption clause in standard contract of house transaction in Denpasar, Bali is juridical empirical research.The research was involving 3 different respondents who represent buyer and occupant of the house.The secondary data which got through literature studies supported by primery data from the area and then will be analized qualitatively and comparatively. The result of the research show that house transaction that use standard contract examption clause are not supported in the article 1320 of the civil code also break article 18 of laws No.8, 1999 concerning the consumers protection about protecting the consumer 2 of 3 respondents answered that they were forcible to sign the contract because of their need and 2 of 3 respondents said that they objected to the rule and regulation of examption from the developer. By above statement we can conclude that considering to the freedom of making contract, the standard contract examption clause does not fulfil to subjective and objective condition as included in the article 1320 of the civil code and it was in violation of article 18 at 1, a, c,and d law no 8, 1999 concerning the consumer protection. Some suggestion from the writter that the former of article are expected to concerning to the regulation of examption clause in standard contract and should be monitored by the government so that the development can be controlled in order to improving the realization to protecting the consumer. Key Word : Examption clause, standard contract binding of house transaction.