PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH PERORANGAN YANG TANAHNYA DIPERGUNAKAN UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN (STUDI DI YAYASAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA INSANI KOTA BEKASI)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Perorangan Yang Tanahnya Dipergunakan Untuk Lembaga Pendidikan “ ( Studi di Yayasan Pendidikan Sumber Daya Insani Kota Bekasi) yang melaksanakan 3 (tiga) satuan pendidikan Yaitu SMP, SMA dan SMK. Mulai tahun pelajaran 2006 / 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan perlindungan hukum atas penggunaan Hak atas tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah yaitu oleh salah satu pengurus Yayasan Pendidikan Sumber Daya Insani untuk kepentingan lembaga pendidikan tersebut. Karena penggunaannya tanpa dilakukan dengan peralihan Hak yang berupa Hibah atau Wakaf. Ataupun dengan akta perjanjian lainnya, baik surat dibawah tangan maupun Akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa pendekatan penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskreptif analtiis. Data primer diperoleh dari Yayasan Pendidikan Sumber Daya Insani, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Dinas Tata Ruang dan Wilayah dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku atau literatur-literatur dan perundang-undangan mengenai pertanahan, hasil penelitian terdahulu , artikel, berkas-berkas atau dokumen-dokumen teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi lapangan. Teknik analisa data adalah menggunakan analisa data kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa status Hak atas Tanah yang dipergunakan oleh Yayasan Pendidikan Sumber Daya Insani berawal dari Hak Pengelolaan perum Perumnas Cabang Bekasi, yang diberikan kepada Yayasan Putra Kusuma (masih Yayasan lama) dan oleh Yayasan Putra Kusuma di Hibahkan kepada keluarganya, kemudian oleh keluarganya dijual kepada seorang pengurus Yayasan Pendidikan Sumber Daya Insani, yang sekarang dipergunakan sebagai lembaga pendidikan, SMP, SMA dan SMK Widya Nusantara. Maka peralihan Hak atas tanah tersebut adalah sah menurut hukum. Karena Yayasan Putra Kusuma belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sehingga tidak ada larangan menghibahkan tanah Yayasan kepada pihak lain. Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap peralihan Hak atas tanah tersebut, baik Hibah maupun peralihan Jual Belinya. Kata kunci : Tanah Perorangan, Lembaga Pendidikan. ABSTRACT The title of the research, The law Protection of Individual Land Owner that Used for Educational Needs (Studied at Yayasan Pendidikan Sumber Daya Insani Kota Bekasi). It uses for three different level of education; they are Junior High School (SMP). Senior High School (SMA) and Vocational School ( SMK ). The purpose of this research is to know the status and the law consequences that is given by the land’s owner ( Yayasan Pendidikan Sumber Daya Insani ) for educational needs. The research uses yuridis empiris method by using descriptive analysis. The primary data is taken from Yayasan Sumber Daya Insani, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Dinas Tata Ruang dan Wilayah , Dinas Pendidikan Kota Bekasi, beside that the secondary data is taken from many resources, such as books, literatures, land reform, the research, articles and some documents. The analysis technique uses qualitative. The result of research shows personal status that used by Yayasan Sumber Daya Insani. It is started from Perum Perumnas Bekasi Branches that was given by Putra Kusuma, next, it was given to his family and Yayasan Sumber Daya Insani bought it from Putra Kusuma’s Family. And now, it used for educational institution. It is SMP, SMA and SMK Widya Nusantara. So the land of that is legal based on the law. Because of Putra Kusuma Institution had not the legal license based on UU No. 16 Tahun 2001. From the paragraphs about, we can conclude that there is no infringement from the land owner, grant or trading. Key Word : The using of individual land owner for educational institution.