PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS PEMEGANG IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK)

Abstract

ABSTRACT The Acquisition of Limited Company sharing of Licence for Industrial Plantation Forest Concession ( IUPHHK) is a matter of legal action which is done by Limited Company in order to acquisition the whole or a some part of share in Industrial Plantation Forest Concession ( IUPHHK) as BUMSI ( Badan Usaha Milik Swasta ) which is cause a significant change in controlling its Limited Company. Based on Act No 40, 2007 regarding Limited Company, the process of aqcuisition is private legal aspect which is free agreement side and that action shall no need Government Institution approval letter, whereas RI Ministry of Forestry Decree No. 6 , 2007 and RI Ministry of Forestry Decree No. P.34/Menhut-II/2009 is stated that acqusition of some or the whole majority sharing should have to take RI Ministry of Forestry approval letter. The focuss in this research : is how the mechanism of its Limited Company sharing aqcuisition based on national regulation and law impact of that process action . The goal of this research is describing and analysing the proceed of IUPHHK sharing take over in line with National Regulation and legal analyzing impact of sharing take over regarding National Act No. 40, 2007 containing Limited Company and other Forestry Regulation The Research methode established by judicial approaching which is using library study and secondary data such as : National Law, Decree, legal theory and others Lawyers statement. The Aqcuisition of Limited Company sharing of IUPHHK holder even have been facing certain stages as contained in Act No. 40 , 2007 regarding Limited Company and the Decree No. 27, 1998 regarding Merger, Consolidation and Acquisition of Limited Company , at the same time needs RI Ministry of Forestry approval letter requirement. Because the sharing take over in 50 % portion or majority sharing of other Limited Company will impact hand over the Company Control to the majority, it describes also that hand over the IUPHHK holder right and obligation. Key Words : Acquisition, Limited Company, Licence for Industrial Plantation Forest Concession ( IUPHHK ) ABSTRAK Pengambilalihan saham Perseroan Terbatas pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas untuk mengambil seluruh ataupun sebagian besar saham pada perusahaan pemegang IUPHHK yang berbentuk BUMSI (Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perbuatan pengambilalihan merupakan aspek hukum privat dimana terdapat asas kebebasan berkontrak dan dalam pengambilaalihan tidak memerlukan persyaratan persetujuan dari departemen teknis terlebih dahulu, tetapi didalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. P.34/menhut-II/2009 menyebutkan bahwa pengambilalihan saham sebagian atau seluruh saham perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan. Permasalahan dalam penelitian ini yakni : bagaimanakah mekanisme pengambilalihan saham perseroan terbatas pemegang IUPHHK sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan bagaimana akibat hukum dari pengambilalihan saham perseroan terbatas pemegang IUPHHK tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pengambilalihan saham pemegang IUPHHK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari peralihan saham ditinjau dari Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan kehutanan. Metode penelitian yang digunakan dalam perumusan masalah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Pengambilalihan saham Perseroan Terbatas Pemegang IUPHHK walaupun telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas masih memerlukan persetujuan secara tertulis dari Menteri Kehutanan karena Pengambilalihan saham lebih dari 50% atau seluruh saham dari pemilik lainnya pada Perseroan pemegang IUPHHK berakibat beralihnya pengendalian atas Perseroan, dapat dimungkinkan terjadinya pemindahtanganan IUPHHK kepada pemilik mayoritas saham. Pemindahtanganan IUPHHK tersebut berarti juga pemindahtanganan hak dan kewajiban pemegang IUPHHK. Kata kunci : Pengambilalihan, Perseroan Terbatas, IUPHHK