KONSINYASI GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang – Solo Di Kabupaten Semarang)

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang Mekanisme Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum khususnya untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang – Solo Di Kabupaten Semarang. Konsinyasi yang diterapkan dalam Perpres No. 65 Tahun 2006 berbeda dengan konsinyasi yang di atur dalam KUH Perdata, di mana dalam KUH Perdata konsinyasi dapat dilakukan jika sebelumnya terdapat hubungan hukum antara para pihak. Sedangkan dalam Perpres justru sebaliknya, konsinyasi diterapkan disaat kesepakatan antara para pihak tidak tercapai, tidak ada hubungan hukum sama sekali diantara para pihak tersebut. Perbedaan dalam hal konsep penerapan konsinyasi inilah yang mengindikasikan bahwa Perpres ini lebih memihak investor asing daripada nasib masyarakat yang tanahnya harus diambil untuk pembangunan yang seringkali mengatasnamakan kepentingan umum. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang – Solo Di Kabupaten Semarang dan hambatan-hambatan yang timbul dalam mekanisme ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang – Solo Di Kabupaten Semarang serta proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang – Solo Di Kabupaten Semarang serta pengaruhnya terhadap pemilik hak atas tanah yang terkena proyek tersebut. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Pengumpulan data melalui data primer dan data skunder. Metode analisis yang dipakai adalah kualitatif, dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa 1) Mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang – Solo Di Kabupaten Semarang disebabkan tidak adanya titik temu, sehingga proses di pengadilan-lah yang bisa menyelesaikan. 2) Hambatan-hambatan yang timbul dalam mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang – Solo Di Kabupaten Semarang adalah ketidaksepakatan tentang besaran ganti kerugian karena keterbatasan dana dari Pemerintah. 3) Proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo ini sesuai dengan Peraturan Kepala BPN nomor 3 tahun 2007. Pemegang hak atas tanah menganggap bahwa ganti-rugi yang ditawarkan kepada mereka tidak sesuai dengan harga pasar setempat (umum). Adapun pengaruh yang ditimbulkan terhadap pemilik hak atas tanah yang terkena pembangunan jalan tol Semarang – Solo ini diantaranya sebagai berikut : a) Turunnya harga tanah; b) Menghambat Pertumbuhan Ekonomi Warga; dan c) Hilangnya rasa nyaman. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini bahwa mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang – Solo Di Kabupaten Semarang disebabkan tidak adanya titik temu dalam penentuan ganti rugi, jadi bukan konsinyasi menurut ketentuan Pasal 1404-1412 KUH Perdata yang didasarkan pada hubungan hukum sebelumnya. Kata Kunci : Konsinyasi, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum. ABSTRACT This research is conducted in order to obtain a description of the Mechanism of Compensation Consignment in the Land Procurement for Public Importance, especially for the Construction of Semarang – Solo Highway Project in Semarang Regency. The consignment applied in the President Regulation No. 65 Year 2006 is different to the consignment regulated in the Civil Code, in which, in the Civil Code, a consignment may be applied if there is any legal relationship among the parties previously. Meanwhile, in that President Regulation, it is the opposite thing, a consignment is applied when an agreement among the parties is not achieved-, there is no legal relationship among the parties at all. This difference of concept of consignment application indicates that this President Regulation takes side more on the foreign investor rather than people's fate whose land should be taken for the construction that is often on behalf of public importance. The objectives that will be achieved in this research are to find out the mechanism of compensation consignment of the land used for the Construction of Semarang – Solo Highway Project in Semarang Regency and the obstacles emerging in the mechanism of compensation of the land used for the Construction of Semarang – Solo Highway Project in Semarang Regency, the process of land procurement for public importance in relation to the Construction of Semarang – Solo Highway Project in Semarang Regency and its influence on the owners of rights upon land included in that project. The method of approach used in the composition of this thesis is the juridicalempirical method of approach, and the research specification is the descriptive-analytical research. Data collection is conducted through primary data and secondary data collections. The used analysis method is the qualitative method, and its data presentation is in form of a scientific written report. Based on the obtained research results, they show that: 1). The mechanism of compensation consignment of the land used for the Construction of Semarang – Solo Highway Project in Semarang Regency is caused by the absence of agreement, the judicature process that can resolve it; 2). The obstacle emerging in the mechanism of compensation of the land used for the Construction of Semarang – Solo Highway Project in Semarang Regency is the disagreement of the amount of compensation due to the budget limitation from the Government', 3) The process of land procurement used for the Construction of Semarang – Solo Highway Project is in accordance with the Regulation of the Head of State Land Affairs Bureau Number 3 Year 2007. The holders of rights upon land consider that the compensation offered to them is not appropriate to the local (public) market price. Whereas, the emerging influences on the owners of rights upon land included in the construction of Semarang – Solo Highway, among them, are as follows: a). The decrease of land prices; b). It hinders people's economic growth-, and c). The lost of comfort. The conclusion in this research is that mechanism of compensation consignment of the land used for the Construction of Semarang – Solo Highway Project in Semarang Regency is caused by the absence of agreement, so not consignment follow paragraph rule 1404-1412 KUH Perdata that based in previous contractual terms. Keywords : consignment, land procurement, public importance .