EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL PADA SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

Abstract

ABSTRAK Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan bahwa, sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan. Sertipikat tersebut memuat irah-irah dengan katakata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. Pasal 224 H.I.R menyebutkan bahwa hanya akta Hipotik dan akta pengakuan hutang yang dapat diberikan irah-irah titel eksekutorial, selain hal tersebut pencantuman titel eksekutorial dilakukan dalam Sertipikat Hak Tanggungan yang bukan merupakan suatu salinan akta otentik, dan pencantumannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bukan pejabat umum. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kekuatan eksekutorial pada Sertipikat Hak Tanggungan sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah untuk melakukan eksekusi, dan apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan dan solusinya. Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sertipikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan oleh karena diatur secara tegas dalam Pasal 14 jo 20 jo 26 UUHT, dengan demikian Sertipikat Hak Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat sebagai dasar pelaksanaan eksekusi, oleh karena Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga jaminan hak atas tanah di Indonesia yang diatur dalam UUHT dan masih berlaku hingga saat ini. Apabila dilihat dari aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka sudah seharusnya pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dengan Sertipikat Hak Tanggungan dapat dinyatakan berkekuatan hukum yang kuat. Oleh karena apabila tidak ada kepastian hukum akan membawa dampak buruk bagi dunia perbankan dan atau lembaga keuangan lainnya dalam melakukan eksekusi. Sedangkan pelaksanaan eksekusi yang mudah dan pasti dalam prakteknya kebutuhan yang sangat signifikan. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan adalah: adanya gugatan perlawanan dari pemberi hak jaminan, biaya sangat tinggi, prosesnya kadangkala dan memakan waktu lama, kendala lainnya adalah pembeli kesulitan melakukan pengosongan atas obyek hak tanggungan yang telah dibeli dari pelelangan, karena pihak Pengadilan Negeri melakukan penangguhan pengosongan, sulit mencari pembeli lelang/peminat pembeli lelang sedikit. Kata kunci: Eksekusi, Hak Tanggungan, Eksekutorial vii ABSTRACT Section 14 Code Number 4 Year 1996 upon Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah that as the evidence of the Warranty Right, the Land Affairs Office issues the Certificate of Hak Tanggungan. The certificate includes expression upon the words of "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" For the Justice Based upon the Sole God that possesses the same executorial supremacy as court verdict that is fixed and applied as the substitute of the mortgage grosse certificate providing the relation with right on land. Section 224 HIR states that the mortgage certificate and the certificate of debt recognition are the only ones that may use the expression of executorial title, besides; the executorial title adding is completed upon the Certificate of Hak Tanggungan that is not the copy of the authentic one, and the adding process shall be completed in the office of Land Affairs Head that is not noted as public officer. The problem formulation upon the research is upon how the executorial supremacy of Certificate of Hak Tanggungan as the substitute of the mortgage gross certificate providing the relation with right on land to complete execution is, and whether obstacles upon the execution application based upon the Certificate of Hak Tanggungan and the solution. The used research approach is juridical normative. The Certificate of Hak Tanggungan possesses executorial supremacy to complete execution of Hak Tanggungan since it is strictly regulated upon Section 14 jo 20 jo 26 Code Number 4 Year 1996 upon Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, thus, the Certificate of Hak Tanggungan possesses strong law supremacy as the execution basis, since Hak Tanggungan is the only institution of right on land warranty in Indonesia regulated on Code Number 4 Year 1996 upon Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah and still applied until recently. Viewed from the justice aspect, the advantage and the law certainty, the execution of Hak Tanggungan with the Certificate of Hak Tanggungan should be stated possessing strong law supremacy. Since, if there is no law certainty, it will cause bad effect on the banking world and or other finance institutions in completing execution. The easy and certain execution, in the practice, is a significant necessity. The obstacle upon the execution application based upon the Certificate of Hak Tanggungan is: the existence of the opposing suit from the Hak Tanggungan provider, the existence of technical obstacle for the object of Hak Tanggungan execution upon the command of State Court, which is the very high cost, the process takes a long time, the other obstacle is the buyer faces difficulty to complete void suit upon the warranty right object that has been purchased from the auction, because the State Court issues the void suit postponing, difficult to find the auction buyer/ only a few auction buyer. Keywords: Execution, Hak Tanggungan, Executorial