PENSERTIPIKATAN TANAH NEGARA MENJADI TANAH HAK DI KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG

SAPUTERA, REKKY (2010) PENSERTIPIKATAN TANAH NEGARA MENJADI TANAH HAK DI KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

[img]
Preview
PDF - Published Version
342Kb

Abstract

ABSTRAK Kewenangan terhadap pengelola sumber daya tanah ada pada Negara. Tanah Negara adalah tanah-tanah yang tidak dilekati oleh suatu hak. Umumnya didaerah-daerah sudah dalam penguasaan penduduk/rakyat baik diduduki secara legal maupun yang illegal. Dan untuk melegalkan inilah maka perlunya pensertipikatan atas tanah Negara tersebut. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Ilir barat I kota Palembang dengan tujuan untuk mengetahui proses pensertipikatan tanah-tanah Negara dan upaya penyelesainya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu metode pendekatan yang mengacu pada kaidah dan juga melihat pada kenyataan yang ada. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.wawancara yang dilakukan terhadap responden yang dipilih yaitu : Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Kasi Hak atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Palembang, dan Camat Ilir barat I kota Palembang,sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan studi dokumen melalui bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih banyaknya tanahtanah Negara di Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang yang belum disertipikatkan. Tanah-tanah Negara di Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang tersebut oleh pemkot diberikan kepada perorangan maupun badan hukum dengan suatu hak : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan untuk perumnas. Permasalahan yang timbul adalah adanya Kendala yang terjadi dalam pensertipikatan tanah Negara pada umumnya adalah sengketa penetapan batas-batas bidang tanah antara pemegang hak atas tanah yang saling berbatasan. Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah, Panitia A memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur gambar situasi yang bersangkutan. Jika dalam penetapan batas bidang tanah tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan. Sengketa ini biasanya timbul setelah sertipikat tanah terbit. Untuk mengatasi Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pensertipikatan Tanah Negara Menjadi Tanah Hak dilakukannya musyawarah mengenai kesepakatan batas tanah antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah berbatasan. Kata Kunci : Pensertipikatan Tanah Negara ABSTRACT Authority for managing resources on State land. State land is land that is not attached by a right. General area residents are in control / good people occupied legally or illegally. And to legalize this is the need for state land registration. This research was conducted in the district west of I Ilir Palembang with destination to find out the process state land registration and completion efforts. Research methods used in this research is to use the method of juridicalempirical approach is the method of approach which refers to the rules and also look at the reality. The data used in this research is the primary data and skunder. interviews conducted on the selected respondents, namely: Head of the land the city of Palembang, section head Rights to Land in Palembang, and Head west I Ilir Palembang. Whereas city skunder data obtained from the research literature with the study of documents through the legal materials of primary legal materials and legal materials skunder. These results indicate that the number of State lands in the district of West Ilir Palembang city I have not the certificate's. State-of land in the district of West Ilir Palembang I was by the clerk is given to individuals or legal entities with a right: Property, Right of business, Right of Building, Right to Use, and Rights Management for national housing. Problems that arise are the barriers that occur in the state land registration disputes in general are setting the boundaries between the holders of land rights on land adjacent to each other. In determining the boundaries boundaries of land, or A Committee Land Agency chief attention to the boundaries of fields or areas of land that has been registered and a letter size image concerned. If situation in the field of land delimitation was not obtained agreement between the holders of rights on the land concerned with the rights holder adjacent land, the land area measurements made to temporarily be based on the boundaries that in reality are the boundaries of land areas which are usually concerned. Dispute arising after the title deed published. To overcome the constraints faced in conducting the registration of state land into land rights deliberations regarding the land boundary agreement between the holders of landrights holders concerned with the rights of adjacent land. Key word : state land registration

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:24354
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:02 Dec 2010 11:54
Last Modified:02 Dec 2010 11:54

Repository Staff Only: item control page