PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM DENGAN KONTRAK BANGUN SERAH GUNA / BUILD OPERATE TRANSFER ( BOT) DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

SOLEH, SOLEH (2010) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM DENGAN KONTRAK BANGUN SERAH GUNA / BUILD OPERATE TRANSFER ( BOT) DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

[img]
Preview
PDF - Published Version
252Kb

Abstract

ABSTRAK Dalam upaya optimalisasi asset tanah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan dalam rangka pembangunan fasilitas umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan mengembangkan pola kerjasama pemerintah dan swasta, hal tersebut dapat dilakukan sejalan dengan tuntutan otonomi daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar mampu membiayai kegiatan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 194 dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kerjasama pemerintah daerah dengan swasta untuk pelaksanaan pembangunan fasilitas umum tersebut adalah dalam bentuk kontrak Bangun Serah Guna/Build Operate Transfer (BOT), dengan konsep pihak swasta membangun bangunan siap pakai berikut fasilitas di atas tanah tersebut dan mendayagunakan selama periode konsesi tertentu untuk kemudian setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan berikut fasilitasnya beserta pendayagunaannya untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kontrak Bangun Serah Guna/ Build Operate (BOT) tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas umum dengan kontrak Bangun Serah Guna/Build Operate Transfer (BOT) di Pemerintah Kabupaten Pekalongan, mengalami beberapa hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ketidakseragaman atau ketidak konsistenan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur ,ketidaksepahaman atau adanya multi tafsir terhadap peraturan perundang-undangan dari aparatur pemerintah daerah, masyarakat maupun pemangku kepentingan yang terkait, kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompentensi di bidang kerjasma khususnya dalam hal penyusunan kontrak, kurang matangnya perencanaan dari investor, yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pembangunan karena kurangnya dana dan kesulitan mencari penyandang dana (Bank/Lembaga Keuangan) yang mau diajak kerjasama oleh investor, hambatan birokrasi yang ditimbulkan oleh organisasi dan koordinasi proyek yang kurang baik serta adanya pergantian kepemimpinan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah anggota Tim Koordinasi Kerjasama Daerah. Kata Kunci : Build Operate and Transfer (BOT) ABSTRACT In optimally using land asset with high-economy value and developing public facilities, Local Government of Pekalongan Regency has made cooperation between Government and Private. It can be implemented based on the Local Economy demand to increase local finance supporting local development activities. It is based on the local governance authority regulated in Article 194 and Article 195 Undang Undang No. 32- 2004. The cooperation between local Government and Private to build public facilities is set up in the form of Build Operate transfer (BOT),in which The private conceptually provides ready in-use Building with the supporting complete facilities and utilizes for determined period , then They return it (building, land and the facilities) to the local government after the period ends. The contract of Build Operate Transfer (BOT) has been regulated in the Government ordinance No.6-2006 about Management of Stated-owned Property and Domestic Affairs Minister Ordinance No. 22 - 2009 about The direction of Implementation of Governance Ordinance and No. 50 - 2007 about The Line Item of Implementation. In developing public facility with Build Operate Transfer Contract, Pekalongan Regency met some obstacles caused by some factors, such as inconsistence from the Regulating Laws which has caused misunderstanding or multi-interpretation from Local Governance Apparatuses and People or Related People toward Local Governance Ordinance, lack of competent related Human Resources especially in making contract, immature planning from investors resulting in slowdevelopment due to less funding or difficulty in finding Financial Institutions/ banks to cooperate with the investors, Bureaucracy problems caused by Organizations and unqualified project Coordination as well as the replacement of Leadership in the members of Satuan Kerja Perangkat Daerah, Local Cooperation Coordination Team Kata Kunci : Build Operate and Transfer (BOT)

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:24352
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:02 Dec 2010 11:42
Last Modified:02 Dec 2010 11:42

Repository Staff Only: item control page