PERLINDUNGAN HUKUM HAKI DALAM PERJANJIAN WARALABA

Abstract

ABSTRAK Konsep bisnis waralaba telah menjadi salah satu pusat perhatian yang memberi terobosan baru dalam dinamika perekonomian Indonesia, khususnya sebagai salah satu bentuk pengembangan usaha, mengingat waralaba adalah bisnis yang teruji keberhasilannya. Sehingga banyak usaha yang kemudian diwaralabakan. Pertumbuhan waralaba di Indonesia menunjukan peningkatan dengan tumbuh dan berkembangannya waralaba lokal. Inti dari konsep waralaba yang memiliki nilai jual terletak dari Hak Kekayaan Intelektual dari suatu waralaba, sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain. Untuk itu perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam perjanjian waralaba, sangat penting. Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum HaKI bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam perjanjian waralaba dan apakah hambatan-hambatan yang timbul dari perlindungan hukum HaKI dalam perjanjian waralaba. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan yang berupa bahanbahan hukum. Perlindungan Hukum terhadap HAKI yang dimiliki oleh Pihak Pemberi Waralaba (franchisor) akan dapat lebih terlindungi apabila dalam Perjanjian Waralaba mengatur tentang perlindungan HaKI secara spesifik, yakni dengan memperjanjikan batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi oleh Penerima Waralaba (franchisee), yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari Pemberi Waralaba. Apabila dalam perjanjian waralaba tidak diikuti dengan perjanjian antara karyawan dengan perusahaan penerima waralaba untuk melindungi rahasia dagang maka hal ini akan menjadi permasalahan tersendiri. Penerima waralaba mungkin saja tidak melakukan pelanggaran HaKI akan tetapi karyawan adalah pihak ketiga yang akan berpotensi untuk melakukan peniruan terhadap ciri khas dari pemberi waralaba, mengingat karyawan dari perusahaan waralaba juga mengetahui secara persis rahasia dagang dari perusahaan tersebut. Kata Kunci : Waralaba, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum ABSTRACT The concept of franchise business has been one discussed topic that provides new breakthrough upon Indonesian economic dynamics, especially upon the form of commerce development, considering franchise as a successful business. Thus, many businesses stand as franchise ones. The franchise development in Indonesia shows a significant increase, especially upon the local one. The main point of franchise concept that possesses selling value is upon the Intellectual Property Rights (Hak Kekayaan IntelektualHaKI) of a franchise, as the specific right possessed by individual or corporation toward business system upon the typical character of commerce to market things and/ or services that has been proven successful and advantageous for other parties. Hence, protection against the Intellectual Property Rights upon franchise agreement is considered important. The problem formulation upon the research is upon how the law protection of HaKl for the franchisor and franchisee upon the franchise agreement is and what the risen obstacle upon the law protection of HaKI upon the franchise agreement is. The research is juridical normative one, in which data needed is secondary or literature one upon taw material. Law protection against HAKI possessed by franchisor will be more protected if upon the agreement, it regulates specific HAKI protection, which is upon the certain limitation that shall be obeyed by the franchisee, which is directly or indirectly aimed to protect intellectual property rights of the franchisor. In the case of the nonexistence of the franchise agreement followed with the agreement between the employee and the employer stand as the franchisee to protect the commerce secret, there will be new different problem. The franchisee probably does not commit HaKI violence but it needs to be noticed that the employee is the third party that possesses potency to commit duplication upon the character of the franchisor, considering employee from the franchise company also acknowledges the commerce secret of the company. Key Words: Franchise, Intellectual Property Rights, Law Protection