PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH DARI TANAH NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Perumahan BPT di Kota Bogor)

Abstract

Abstrak Pemenuhan kebutuhan rumah bagi Pegawai Negeri, pemerintah telah berupaya melalui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan selama ini antara lain dengan pemberian Hak Milik Atas Tanah yang berasal dari Tanah Negara yang dalam praktek biasanya permohonan tersebut berlaku untuk rumah dinas (rumah negara) golongan III seperti mess/asrama sipil dan TNI/POLRI sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 31/2005 tentang Perubahan Atas PP No. 40/1994 tentang Rumah Negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana caranya seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah menempati Rumah Dinas bisa memperoleh hak atas tanahnya menjadi sertipikat hak milik sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 31/2005 tentang Perubahan Atas PP No. 40/1994 tentang Rumah Negara. Metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Dari Tanah Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1). Tahapan yang harus ditempuh, agar seorang pegawai negeri dapat memperoleh Hak Milik atas tanah untuk Rumah Tinggal dari Pemerintah dilakukan mulai tahapan-tahapan yang cukup panjang, dimulai dari perjanjian sewa beli sampai dengan diperolehnya hak tertentu atas tanah. 2) Kepastian hukum pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal yang telah dibeli oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah telah berjalan sesuai dengan ketentuan undang-Undang yang tentunya akan memberikan pengaruh kewenangan bagi si pemilik hak atas tanah. Hak yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah membeli tanah negara untuk rumah tinggal adalah Hak Milik, dengan demikian tanah untuk rumah tinggal yang telah dibeli oleh pegawai negeri dari pemerintah dan telah dilunasi harganya, diberikan kepada pegawai negeri yang bersangkutan dengan Hak Milik. 3) Hambatan yang muncul dalam pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal yang telah dibeli oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah adalah memerlukan waktu yang dimulai dari pengumpulan data fisik yaitu menentukan letak tanah, penetapan batas-batas (harus dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan), luasnya sampai pengumpulan data yuridis yaitu berupa bukti-bukti pemilikan, setelah itu data fisik dan data yuridis yang dikumpulkan tersebut diumumkan guna memberi kesempatan kepada pihak yang merasa keberatan tentang permohonan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tahapan dan kepastian hukum pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal yang telah dibeli oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah telah berjalan sesuai dengan kehendak Undang- Undang . Kata Kunci : Hak Milik, Rumah Tinggal Pegawai Negeri, Tanah Negara ABSTRACT In the fulfillment of housing needs for Civil Servants , the government has made some efforts that have been issued, among them are the provision of Owner Right upon land coming from Lands State, which in the practice, usually that request is valid for class III office house (state house) such as civil and military/police dormitory/barrack, in accordance with the stipulation of Article 16 verse (1) of the Government Ordinance No. 31/2005 concerning the Amendment of Government Ordinance No. 40/1994 concerning State House, through the mechanism of request to the government through the local Land-Affairs Offices by submitting Incoming Money or Compensation according to the amount established based in the amount of Tax Object Selling Value of the requested land. The aim this research to has detected how to a civil public servant that occupied official house can get right on the soil be certificate ownership as according to Government Ordinance No. 31/2005 concerning the Amendment of Government Ordinance No. 40/1994 concerning State House, The research the juridical-empirical method, which is an approach conducted to analyze how far a regulation/order or law is prevailing effectively, in this case, that approach was used to analyze the Provision of Owner Right upon Land Coming from State Land for Civil Servants qualitatively. From the research, it can be found that: 1) Stages that should be taken so that a civil servant may receive the Owner Right upon land used for Dwelling from the Government begin from relatively long stages, started from the lease-buy agreement to the acquisition of specific rights upon land. 2) Legal surety of the provision of Owner Right upon land used for dwelling that has been purchased by a Civil Servant from the Government has prevailed according to the stipulations of order that surely will give influences of authority for the owner of right upon land. The right given to the Civil Servant who has purchased state land for dwelling is the Owner Right, therefore, the land used for dwelling that has been purchased by the civil servant from the government and that has been paid in full, is given to the mentioned civil servant with a Owner Right. 3) The emerging obstacles in the provision of proprietary right upon land used for dwelling that has been purchased by the Civil Servant from ;he Government are it requires time started from the collection of physical data, which is, determining the location of land, determining the borders (it should receive agreements from the bordering land owners), the total area, to the collection of juridical data in form of ownership proofs. Then, the collected physical and juridical data are declared in order to give chances to parties objecting to that request. Conclusion from this research stage and ownership gift rule of law on soil for house has lived that bought by public servant from government has walked as according to law wish. Keywords: Owner Right, civil servant dwelling, Lands State