Fiaryanto, Eko Roesanto (2009) IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2008 DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN MEREK DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.
| PDF - Published Version 314Kb |
Abstract
ABSTRAK Permasalahan yang terjadi dalam kepemilikan merek, diantaranya adalah sengketa dalam klaim kepemilikan, adapun prosedur penyelesaian sengketa merek dapat diselesaikan melalui prosedur litigasi maupun nonlitigasi. Mahkamah Agung telah melakukan upaya progresif untuk mengintegrasikan mekanisme hukum acara perdata dengan proses mediasi melalui Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penulisan tesis yang berjudul ”Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga Semarang”, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 dalam penyelesaian perkara pembatalan merek di Pengadilan Niaga Semarang, apa saja hambatan dalam implementasinya dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi praktisi hukum baik Hakim, Mediator yang ditunjuk, Advokat, maupun para pihak yang bersengketa dalam upaya untuk menyelesaikan perkara pembatalan merek. Peranan hukum sebagai alat penegak keadilan berusaha untuk memberikan solusi dalam konteks pemberian perlindungan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat luas melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan biaya yang murah dan proses beracara yang cepat dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip keadilan itu sendiri. Seiring dengan reformasi di lembaga peradilan yang tidak lain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang ada, untuk memaksimalkan proses penyelesaian sengketa, maka dikembangkan alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan pengembangan budaya dari masyarakat dalam upaya-upaya penyelesaian konflik, yang kemudian diatur tentang pengembangan kelembagaannya melalui Perma No. 1 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008, diharapkan kinerja pengadilan dalam penyelesaian perkara-perkara perdata menjadi lebih efektif dan efisien serta tercipta kondisi win-win solution menemukan hasil terbaik. Terkait hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2008, yaitu pelaksanaan mediasi yang hanya memenuhi mekanisme formil beracara dan keberhasilan mediasi tergantung itikad baik para pihak, dapat diselesaikan apabila para pihak yang terlibat dalam sengketa merek dapat menempuh prosedur mediasi tanpa harus terlebih dahulu mendaftarkan gugatannya ke pengadilan. Langkah efektif untuk melaksanakan Perma No. 1 Tahun 2008 yaitu dengan mengharuskan para pihak yang bersengketa di Pengadilan Niaga untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu setelah seseorang mengajukan perkaranya ke pengadilan, dan dukungan konkret dari Mahkamah Agung RI untuk melakukan pengawasan terhadap proses mediasi yang diamanatkan dalam Perma No. 1 Tahun 2008, serta langkah responsif dalam pembaharuan hukum khususnya dalam penyelesaian sengketa di bidang merek dengan pengembangan institusi mediasi diluar pengadilan yang mandiri. Kata Kunci : Sengketa, Merek, Mediasi. ABSTRACTION Problems that happened in ownership of brand, among other things is dispute in claim from ownership, as for procedure is solving of brand dispute can be finished by through procedure of litigation or non-litigation. Supreme Court in Indonesian have done the progressive effort to integrate the mechanism of procedure of civil law with the process mediasi through Perma No. 1 / 2008” about Procedure Mediation on Justice. Thesis Writing, entitling is " Implementation of Perma No. 1 Tahun 2008 In Solving Of Case of Brand Cancellation in Semarang Commercial Court ", aim to to know and analyse the implementation of Perma No. 1 / 2008 in solving of case of brand cancellation in Semarang Commercial Court, any kind of resistance in its implementation and strive any kind of which can be done to overcome the resistance that happened in its implementation. Result of this research to expected can become the input substance for good law practitioner is Judge, Mediator, Advocate, and also the brand ownership which dispute in the effort to resolution. Role of law as a means of out for justice enforcer give the solution in context to gift protection of law and access the justice for wide society through mechanism of is solving of dispute or either in in and also extrajudical with the cheap expense and process to attend legal procedure which quickly with do not leave the principles of itself justice. Along with reform in jurisdiction institute which do not other, dissimilar to increase society belief to existing jurisdiction institute, to maximize the process of solving of dispute, hence developed by alternative of solving of dispute representing cultural development from society in efforts is solving of conflict, later arranged by about its institute development through Perma No. 1 / 2008 and UU No. 30 / 1999 about Arbitrase and Alternative of Solving of Dispute. Implementation of Perma No. 1 / 2008, expected by a justice performance in solving of civil dispute become more effective and efficient and also created by condition of win-win solution find the best result. resistance that happened in execution of Perma No. 1 / 2008, that is execution mediasi which only fulfill the formal mechanism attend legal procedure and efficacy mediasi depended by a good faith the parties, earn the finished if the parties in concerned in brand dispute can go through the procedure mediasi without having to beforehand register its suing to justice. Effective step to execute the Perma No. 1 / 2008 that is by obliging the parties which have dispute Commercial Court to go through the process mediasi beforehand after somebody raise its case to justice, and support konkret from Indonesian Supreme Court to do the observation to process mediasi commended in Perma No. 1 / 2008, and also responsive step in renewal punish specially in solving of brand dispute area with the selfsupporting extrajudical institution mediasi development. Keyword : Dispute, Brand, Mediasi.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Law |
ID Code: | 24313 |
Deposited By: | Mr UPT Perpus 2 |
Deposited On: | 02 Dec 2010 08:30 |
Last Modified: | 02 Dec 2010 08:30 |
Repository Staff Only: item control page