PELEMBAGAAN POLITIK PDIP JATENG

Abstract

TITLE :INSTITUZIONALIZING POLITICAL of CENTRAL JAVA INDONESIAN DEMOCRATIC PARTY of STRUGGLE (PDI-P) NAME :BUDI PRAYITNO NIM :D4B 007013 ABSTRACT Political parties are an important instrument for democracy. Party plays a very strategic link between the processes of government by citizens. In fact, political parties actually determines democracy. Finally, the party is a very important institution for the enhanced degree of institutionalization in democracy. Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) is one political party which has a long pursuit in the history of parties in Indonesia. But many vote said that the Indonesian Democratic Party of Stuggle yet institutionalized. This assessment set out from the large influence of the Chairman of the PDIP Megawati Sukarnoputri. Relying on this condition, this study aims to determine the degree of political institutionalization Indonesian Democratic Party of Struggle. In this study, the author uses PDIP of Central Java which diverge in the region as an object of research. In assessing the degree of political institutionalization PDIP Central Java, the author uses five parameters, namely (1) Systemness (2) Value infusion (3) decisional autonomy (4) reification (5) age of the organization. This study using qualitative methods through interviews of political elites in Central Java PDIP. This interview was conducted against the elites who are considered competent to answer the question in this study. Meanwhile, to measure the degree of public knowledge of Java PDIP, the author also conducted a sample survey with nonprobability sampling methods. This survey conducted on 100 respondents spread over seven districts / cities in Central Java that includes, Semarang, District Kendal, Demak, Semarang District, Magelang District, Kudus, Purwodadi. Respondents used in this research is people who are considered eligible to participate in the survey, those who already have the right to vote in the election with a variety of professional backgrounds. The results showed that the political institutionalization of Central Java Indonesian Democratic Party of Struggle still in a low degree of institutionalization. This conclusion is drawn from the assessment of research results in each parameter used. This condition occurs due to the dominance of main political elite of Indonesian Democratic Party of Struggle which always intervention in determining all political decisions in the area. DPD PDIP Java as the representative of the local party acted only as an object of the patient from the decision issued by the central elite of PDIP. Keywords : intitutionalizing politics, PDI-P, degree of political intitutionalization JUDUL : PELEMBAGAAN POLITIK PDIP JATENG NAMA : BUDI PRAYITNO NIM : D4B 007013 ABSTRAKSI Partai politik adalah instrumen penting bagi demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Sebagai pilar demokrasi, partai merupakan lembaga yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai politik yang memiliki kiprah cukup lama dalam sejarah kepartaian di Indonesia. Meski demikian, PDIP secara organisasi banyak dinilai belum terlembaga. Penilaian ini berangkat dari besarnya pengaruh Ketua Umum PDIP yang saat ini dijabat oleh Megawati Soekarnoputri. Dengan berpijak pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat pelembagaan politik PDIP. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan DPD PDIP Jateng yang merupakan kepanjangan partai di daerah sebagai objek penelitian. Dalam menaksir derajat pelembagaan politik PDIP Jateng, penulis menggunakan lima parameter yakni (1) derajat kesisteman (2) derajat identitas nilai (3) derajat otonomi (4) derajat pengetahuan atau citra publik (5) usia organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui metode wawancara terhadap elite-elite politik PDIP Jateng. Wawancara ini dilakukan terhadap elite-elite yang dianggap memiliki kompetensi untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini. Sementara untuk mengukur derajat pengetahuan publik terhadap PDIP Jateng, penulis juga melakukan survey sampel dengan metode non probabilitas sampling. Survey ini dilakukan terhadap 100 orang responden yang tersebar di tujuh wilayah kabupaten/kota di Jateng yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang, Kudus, Purwodadi. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang dianggap memenuhi syarat untuk turut serta dalam survey, yakni mereka yang telah memiliki hak pilih dalam pemilu dengan beragam latar belakang profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelembagaan politik PDIP Jateng masih dalam derajat pelembagaan yang rendah. Kesimpulan ini diambil dari penaksiran terhadap hasil penelitian pada setiap parameter yang digunakan. Kondisi ini terjadi akibat dominannya porsi yang diambil DPP PDIP dalam menentukan segala keputusan politik di daerah. DPD PDIP Jateng sebagai kepanjangan tangan partai di daerah hanya diperankan sebagai objek penderita dari keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PDIP. Kata kunci : pelembagaan politik, PDI-P, derajat pelembagaan politik