REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Abstract

BSTRACT THE BUREAUCRACY REFORMATION OF SURAKARTA’S GOVERNMENT Surakarta has a biggest potential in constructing a participatory and a fair public services model. As a city that is supported by the aspects of service and commerce, it is very potential to be expanded as an area with an image where the creative and dynamic participation will support the quality improvement of the real public service. To get the picture of how the process of bureaucracy reformation happens in Surakarta’s government and what is the key of its implementation, the writer looks it from few innovative programs of public services. The examples of the service are: Pelayanan Perijinan (One Stop Sevice), Pelayanan Kesehatan melalui Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), Pelayanan Pendidikan melalui Program Sekolah Plus, also Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). The method that is used in this research is qualitative description. The writer used the purposive sampling method with snowballing technique to get the research data. As in qualitative research so the writer used in depth interview with the informant who has knowledge that deals with this research. The results of this research shows that the main points of the bureaucracy reformation agenda happens in Surakarta’s government are: First, it is being done by the district initiator, the Mayor, through some programs to improve the bureaucracy implementation. Second, the reformation is purposed to the changing of the bureaucracy attitude (the culture change of bureaucracy). Without simplifying the structure of the institution, the reformation still can go along by maximizing the function of the existing structure. Meanwhile the keys of the bureaucracy reformation implementation in Surakarta are: First, the government of Surakarta used the participatory approach in taking the decisions or the public policies. This democratic approach will make the society feels that they have the policies that have been made. Second, the ability of the district head to construct some major programmes and the effect can be taken directly by the society. This ability is dealing with how the Mayor (District head) manages the resources that he has. This research also has some limitations that can not be neglected for examples the major programmes that have been designed by Surakarta’s government tend to disregard the district minor programmes. Whereas the minor programmes are still needed by the society and they suppose getting some attention from the government. This research also isn’t purposed to get a theory that explain about the attitude of Surakarta’s bureaucracy so the advanced research is needed as the next research agenda. Keywords: bureaucracy reformation, innovative programme, the changing of the bureaucracy attitude ABSTRAKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA Kota Surakarta dinilai memiliki potensi terbesar dalam menciptakan model pelayanan publik yang partisipatif dan sekaligus berkeadilan. Surakarta sebagai kota yang bertumpu pada aspek jasa dan perdagangan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi daerah dengan image dimana partisipasi yang kreatif dan dinamis akan mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik yang sejati. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana proses reformasi birokrasi yang berjalan di Pemkot Surakarta dan apa yang sebenarnya menjadi kunci pelaksanaan reformasi birokrasi di Surakarta, penulis melihatnya dari beberapa program inovatif pelayanan publik. Pelayanan tersebut antara lain: Pelayanan Perijinan (One Stop Sevice), Pelayanan Kesehatan melalui Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), Pelayanan Pendidikan melalui Program Sekolah Plus, serta Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan informasi data penelitian, penulis menggunakan metode purposive sampling dengan teknik snowballing. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka penulis menggunakan metode wawancara mendalam (in depth interview) dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan, yang menjadi poin-poin penting agenda reformasi birokrasi yang terjadi di Kota Surakarta adalah : Pertama, dilakukan dengan inisiator kepala daerah, dalam hal ini adalah Walikota, melalui berbagai program untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Kedua, Reformasi ditujukan kepada perubahan perilaku birokrat (perubahan budaya birokrasi). Tanpa melakukan perampingan struktur lembaga, reformasi tetap dapat berjalan dengan cara memaksimalkan fungsi struktur yang sudah ada. Sementara yang menjadi kunci pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Surakarta adalah: Pertama, Pemerintah Kota Surakarta menggunakan pendekatan partisipatory di dalam pengambilan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan publik. Pendekatan yang demokratis ini akan membuat masyarakat ikut merasa memiliki semua kebijakan yang dibuat. Kedua, adanya kemampuan kepala daerah untuk menciptakan program-program yang besar dan dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kemampuan ini berkaitan dengan bagaimana Walikota (kepala daerah) me-manage sumber daya yang dimilikinya. Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan yang tidak dapat diabaikan. Misalnya, program-program besar yang digagas Pemerintah Surakarta cenderung mengabaikan program-program kecil di daerah. Padahal program-program kecil barangkali masih diperlukan di dalam masyarakat dan seharusnya mendapat perhatian yang lebih pula dari pemerintah. Penelitian ini juga tidak berupaya untuk menghasilkan teori yang dapat menerangkan perilaku birokrasi di Kota Surakarta. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan sebagai agenda penelitian mendatang. Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Program Inovatif, Perubahan Perilaku Birokrat.