PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (Studi pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal)

Abstract

ABSTRACT THE IMPLEMENTATION OF LAND PROCUREMENT FOR PUBLIC INTEREST IN RELATE WITH CONTINUALLY AGRICULTURAL LAND CONSERVATION (Study on Trans-Java Toll-Road Development in Tegal Regency) Land procurement toward the implementation of development in order to general importance is arranged by Presidential Regulation No 36 Period 2005 and the alteration of Presidential Regulation No. 65 Period 2006. The execution of toll-road construction of Trans Jawa in Tegal Regency refers also to the Presidential Regulation decree. The land procurement for toll-road construction of Trans Jawa gives serious problem is the converting of agricultural farm. Act No 41 Period 2009 about the Protection of Continuous Foods Agricultural Farm has been validated and treated, within Decree of Section 44 article (3) revealed that there is a substituter land toward agricultural farm has been shifted the function for general importance. The research purpose is: knowing the implementation of land procurement for toll-road construction of Trans Jawa in Tegal Regency based on Presidential Regulation No. 65 Period 2006, and also to know the determination of indemnification toward agricultural land after the publishing of Act No. 41 Period 2009 about PLPBB. This research uses an empirical juridical approach method. Research specification uses analytical descriptive. The collected data is primary and secondary. Whereas, technique sampling is using a purposive technique with non-random sampling method. It is taken from those local societies as land owner passed by toll-road of Trans Jawa in Tegal regency. Research result is obtained demonstrates that the execution of tollroad construction of Trans Jawa in Tegal Regency is behind timed scheduled, the process just right up to the setting of pole and make a gauging. In terms of indemnification is held deliberation collectively is also not yet reached agreement concerning indemnification price will be received by societies. There is also no a discussion about the subtitutier agricultural land is used. Conclusion of the research is that the execution of Trans Jawa tollroad construction of Tegal Regency is not yet maximum and there is no implementation of Act No. 41 Period 2009 about PLPPB, particularly in terms of land conferral of agricultural land indemnification. Keywords: land procurement, toll-road, and land protection. ABSTRAK PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (Studi pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 serta perubahannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Pelaksanaan pembangunan jalan tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal mengacu pada ketentuan perpres tersebut. Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa meninggalkan permasalahan serius yaitu pengkonversian lahan pertanian. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah disahkan dan diberlakukan, dalam ketentuan Pasal 44 ayat (3) menyatakan adanya lahan pengganti terhadap lahan pertanian yang dialihfungsikan baik untuk kepentingan umum. Tujuan penelitian ini adalah: mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan perubahannya Perpres Nomor 65 Tahun 2006, dan juga untuk mengetahui penentuan ganti kerugian terhadap tanah pertanian setelah terbitnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLPPB. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan juga data sekunder. Sedangkan untuk penentuan sample digunakan teknik purposive dengan metode non random sampling. Sample diambil dari masyarakat pemilik tanah yang dilewati jalan tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal. Hasil penelitian yang diperoleh memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal terlambat dari waktu yang dijadwalkan, prosesnya baru sampai pada pemasangan patok dan pengukuran. Dalam hal penentuan ganti rugi yang dilakukan dengan musyawarah juga belum diperoleh kesepakatan mengenai nilai ganti rugi yang akan diterima masyarakat. Belum ada juga pembahasan mengenai disediakannya lahan pengganti bagi tanah pertanian yang digunakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pembangunan jalan tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal belum maksimal dan implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang PLPPB khususnya dalam hal pemberian lahan pengganti bagi tanah pertanian belum dapat diketahui dalam proses musyawarah yang belum terlaksana. Kata kunci: pengadaan tanah, jalan tol, perlindungan lahan.