PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH BEKAS KONFLIK ANTARA SUKU DAYAK DAN MADURA DI KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT

Abstract

ABSTRAK Konflik sosial adalah konflik yang melibatkan sesama masyarakat dalam suatu wilayah, suatu konflik terjadi karena adanya ketidak sepahaman dalam suatu kelompok masyarakat. Di Kabupaten Sambas terjadi konflik sosial yang melibatkan dua etnik yaitu etnik Madura dan etnik Dayak. Akibat konflik tersebut juga berimplikasi pada penguasaan tanah. Warga Madura sebagai pemilik hak atas tanah namun tanah hak tersebut kini duduki oleh etnik Dayak. Olehnya perlu dikaji secara ilmiah terkait kedudukan serta upaya perlindungan bagi pemegang hak atas tanah di daerah bekas konflik. Tujuan penelitian untuk menganalisis kedudukan dan perlindungan bagi pemegang hak atas tanah (etnik Madura). Metode penelitian menggunakan pendekatan sosiologis yuridis dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan bertumpu pada data primer dan data sekunder. Kedudukan hukum pemegang hak atas tanah dibenarkan selama dalam proses perolehan hak dilakukan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku (PP 24 tahun 1997), sementara perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dari pihak-pihak yang menduduki tanah hak tersebut tanpa izin dari pemilik atau kuasanya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas tanpa harus menimbulkan konflik baru, salah satunya dengan cara melakukan redistribusi tanah. Kata Kunci: Konflik, Etnik Dayak-Madura, dan Tanah. ABSTRACT Social conflicts are conflicts that involve other communities in a region, a conflict occurs due to lack sepahaman in a society. In Sambas social conflict involving the two ethnic ethnic ethnic Madurese and Dayak. Due to the conflict also has implications on land tenure. Madura citizens as owners of land rights but the rights of land now occupied by ethnic Dayak. Needs to be studied scientifically by him related positions as well as safeguards for holders of land rights in the former regions of conflict. The aim is to analyze the status and protection to holders of land rights (ethnic Madurese). Sociological research methods juridical approach to specification is descriptive analytical study, by relying on primary data and secondary data. Legal position holders of land rights is justified during the acquisition process carried out under the provisions of applicable legislation (PP 24 in 1997), while legal protection to holders of land rights of the parties the right to occupy land without the permission of the owners or their proxies based on Government Regulation in Lieu of Law Number 51 Year 1960. Settlement of land disputes may be conducted by the National Land Agency with the help of Sambas District Government without having to generate new conflicts, one of them by means of land redistribution. Keywords: Conflict, Ethnic Dayak-Madura, and Land