“KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DENGAN BERAKHIRNYA HAK GUNA BANGUNAN YANG MENJADI OBYEK HAK TANGGUNGAN (Studi pada PT. Bank Jawa Tengah Cabang Utama Semarang)”.

YHUWANA, BAYU (2010) “KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DENGAN BERAKHIRNYA HAK GUNA BANGUNAN YANG MENJADI OBYEK HAK TANGGUNGAN (Studi pada PT. Bank Jawa Tengah Cabang Utama Semarang)”. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

[img]
Preview
PDF - Published Version
287Kb

Abstract

ABSTRAK “KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DENGAN BERAKHIRNYA HAK GUNA BANGUNAN YANG MENJADI OBYEK HAK TANGGUNGAN (Studi pada PT. Bank Jawa Tengah Cabang Utama Semarang)”. Di dalam setiap kredit selalu diperlukan jaminan atau anggunan. Adapun jaminan yang dapat diberikan berbentuk benda tidak bergerak (tetap), misalnya tanah, rumah, dan pekarangan,sawah, ladang, tambak dan lain sebagainya. Adapun fungsi daripada jaminan tersebut adalah demi keamanan modal yang diberikan oleh kreditur kepada debitur (si pemberi modal). Untuk itu diperlukan suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, selanjutnya disingkat UUHT. Salah satu peristiwa yang menghapuskan Hak Tanggungan disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1d) UUHT, bahwa sebagai dasar yang disebutkan terakhir untuk hapusnya Hak Tanggungan adalah hapusnya hak atas tanah. Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara. Prinsipnya adalah jika Hak Guna Bangunan Habis dan masih diperpanjang maka Hak Tanggungan masih melekat, tetapi jika Hak Guna Bangunan habis dan tidak diperpanjang maka Hak Tanggungan juga hapus sehingga posisi kreditor menjadi kreditor konkuren. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui akibat hukumnya bagi kreditor pemegang hak tanggungan apabila hak guna bangunan yang dijaminkan menjadi hapus dan Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan kreditor pemegang hak tanggungan untuk mengantisipasi hapusnya hak guna bangunan yang dijaminkan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek dilapangan. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil : 1). Dalam hal berakhirnya jangka waktu HGB yang menjadi obyek Hak Tanggungan menyebabkan hapusnya Hak Tanggungan yang membebani HGB tersebut. Hapusnya Hak Tanggungan, tentu saja tidak menyebabkan hutangnya menjadi hapus, namun hutang tersebut tidak lagi dijamin dengan hak jaminan atas tanah, sehingga kedudukan kreditor bukan preferen lagi melainkan kreditor konkuren Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal demikian bank biasanya mempersiapkan perjanjian atau klausula yang melindungi kepentingan bank atau kreditor, yaitu: "Debitor dengan memberikan kuasa kepada kreditor untuk melakukan perpanjangan hak atas Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya berakhir sebelum kreditnya jatuh tempo dan sekaligus mendebet rekening debitor terhadap segala biaya yang timbul atas proses perpanjangan tersebut. 2). Seperti diketahui bahwa apabila Hak Guna Bangunan yang dijadikan jaminan hapus maka kedudukan kreditor akan menjadi kreditor konkuren, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah prefentif untuk menanggulangi hapusnya hak guna bangunan yang dijadikan obyek HT. Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, Hak Tanggungan ABSTRACT “THE POSITION OF CREDITOR HOLDING THE SECURITY RIGHT DUE TO THE EXPIRED CONCESSION RIGHT USED AS THE OBJECT OF SECURITY RIGHT (A study at Bank Jawa Tengah, main Branch of Semarang)”. Within each loan is always required collateral or grace. The assurance can be given shape of the object does not move (fixed), such as land, houses, and yards, fields, fields, ponds and others. The functionality than it is for security guarantees provided by the lenders of capital to the debtor (the providers of capital). For that we need a strong institution that guarantees the rights and provide legal certainty for the parties concerned, it gives birth to the Republic of Indonesia Act No. 4 of 1996 which regulates Mortgage of land and objects relating to the land, hereinafter abbreviated UUHT . One of the events that eliminate Encumbrance mentioned in Article 18 paragraph (1d) UUHT, that as the basis for the latter to the disappearance of disappearance of Encumbrance is land rights. HGB disappearance of the State land as referred to in Article 35 caused the land into State land. The principle is that if the Right to Build Out and still extended the Mortgage is still attached, but if the Right to Build up and was not renewed the Mortgage is also clear that the position of creditors become unsecured creditors. The purpose of this research is to know the legal consequences for holders of mortgage lender if the secured right to build a clear and To know the effort that can be done creditor mortgage holders to anticipate the disappearance of the rights to the secured building. The method used is that is a juridical empirical research in addition to seeing the positive aspects of the law also looks at the application or the practice field. Data analysis in this thesis is done by the method of qualitative analysis. Based on the research result: 1). In the case of the expiry of an object of the HGB Encumbrance Encumbrance which cause the disappearance of the HGB burden. Mortgage disappearance, of course not cause the debt to be removed, but the debt is not secured by collateral rights on land, so that position again but the creditor is not preferential creditors concurrent To anticipate the possibility of such cases banks usually prepare an agreement or a clause which protects the interests of the bank or creditors, namely: "the debtor to authorize the creditors to extend the rights of the Right to Building of which the period expired before the credit is due and at the same time debit the account debtor against any costs arising from the renewal process. 2). As it is known that if the rights The buildings are pledged as collateral in order to remove the position of unsecured creditors will be creditors, therefore, necessary preventive measures to combat the disappearance of the right to build object used HT. Keywords: Hak Guna Bangunan, Mortgage

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:24114
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:23 Nov 2010 09:29
Last Modified:23 Nov 2010 09:29

Repository Staff Only: item control page