ASPEK YURIDIS DALAM PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (STUDI DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG HARMONI JAKARTA)

Abstract

BSTRAK ”ASPEK YURIDIS DALAM PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH”, (Studi : di PT. BANK TABUNGAN NEGARA Cabang Harmoni – Jakarta) Keberadaan Hak Tanggungan yang sebenarnya telah diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 51, Namun baru pada tanggal 9 April 1996 UU tentang Hak Tanggungan tersebut dapat dilahirkan, yaitu UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Tanah serta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dari uraian diatas, penulis memilih Judul : ”ASPEK YURIDIS DALAM PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH”, (Studi : di PT. BANK TABUNGAN NEGARA Cabang Harmoni – Jakarta) dimana latar belakangnya adalah salah satu alternatif untuk memiliki Rumah adalah dengan cara Kredit melalui Bank atau dimasyarakat dengan istilah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang saat ini sangat diminati oleh masyarakat banyak. Penelitian ini menyangkut dua masalah yaitu : 1. Bagaimana Penggunaan SKMHT Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di PT.BTN Cabang Harmoni Jakarta dan; 2. Bagaimana Tindakan Yuridis yang diambil oleh Bank untuk menjamin Kredit dalam hal terjadi batalnya SKMHT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penggunaan SKMHT Dalam Perjanjian KPR di PT.BTN Cabang Harmoni-Jakarta tersebut, dan untuk mengetahui Tindakan Yuridis yang diambil oleh Bank untuk menjamin Kredit dalam hal terjadi batalnya SKMHT . Penulisan tesis ini menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu Penelitian yang berdasarkan kepada penelitian lapangan dan juga memperoleh data primer dan skunder dibidang hukum. Hasil penulisan yang ditemukan yaitu : 1. SKMHT digunakan karena Debitor tidak bisa datang langsung untuk penandatanganan APHT, dan; 2. Tindakan Yuridis yang diambil oleh Bank yaitu dengan mengundang debitor tersebut guna menandatangani SKMHT yang baru atau APHT jika sertipikat telah selesai dari BPN sebelum penandatanganan tersebut. Akhir dari Penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa : 1. SKMHT digunakan apabila Debitor tidak bisa datang langsung untuk pemasangan APHT, sesuai Pasal 15 Ayat (1) UUHT dan; 2. Tindakan Yuridis yang diambil oleh Bank adalah dengan mengundang debitor tersebut untuk menandatangani SKMHT yang baru atau APHT jika sertipikat yang dijaminkan tersebut telah selesai dari BPN. Saran dari penulis Agar SKMHT digunakan karena Debitor tidak bisa datang langsung untuk pemasangan APHT, dan batalnya SKMHT selain mengundang Debitor untuk menandatangani SKMHT/APHT, juga harus memberi sanksi kepada Pengembang yang lalai melaksanakan kewajibannya sehingga berakibat gugurnya SKMHT tersebut. Kata kunci : SKMHT, Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. ABSTRACT JURICIAL ASPECTS IN POWER OF ATTORNER USE IMPOSING ON THE DEPENDENCE RIGHT IN THE AGREEMENT OF HOUSE POSSESSION CREDIT”. (Study: In PT.BANK TABUNGAN NEGARA Branch of Harmoni Jakarta) The existence of the real dependence right has been mandated in Laws Number 5 Year 1960 about Basic Regulations of Principles of Agraria Article 51. However, only then on April 9th 1996 Laws about The Dependence Right to be expressed, namely Laws Number 4 1996 about Dependence Right to Lands and Properties in relating to lands. From elucidation above, writer choose Title: “JURICIAL ASPECTS IN POWER OF ATTORNER USE IMPOSING ON THE DEPENDENCE RIGHT IN THE AGREEMENT OF HOUSE POSSESSION CREDIT”. (Study: In PT. BANK TABUNGAN NEGARA Branch of Harmoni – Jakarta) where its background is one of the alternatives to possess A House is by mean of Credit through Bank or in the society with term of House possession Credit (KPR: Kredit Kepemilikan Rumah) at presently is very interested by most of people. This research related to two issues i.e. How to use of SKMHT in the House Possession Credit Agreement in PT. BTN Branch Harmoni – Jakarta and How Judicial Actions taken by Bank to secure Credit in case of SKMHT void. As for the mean of the research is to find of how SKMHT use In the Agreement of House Possession Credit in PT. BTN Branch of Harmoni – Jakarta and to find out How Judicial Actions taken by the Bank to secure Credit in case of invalid occurred in SKMHT. The thesis writing is use Empirical Juridical method. Writing outcome the writer found that there are two (2) Regulations are asynchronous use in determine a period of prevailing SKMHT namely Article 15 paragraph (4) UUHT Number 4 Year of 1996 with Article 2 of Foreign Investment Number 4 1996. End of the Research, writer concluded that SKMHT implementation set forth in Article 15 of UUTH in Practice of 100% made by Notary Public and period of SKMHT. For Lands are in solving until change the name on the name of consumer three (3) months since signed/ receipt the related SKMHT. The suggestion from writer: In order that SKMHT use in Article 15 Paragraph (1) UUHT, the ruling shall be affirmed namely that is only made before merely Notary Public, with period of SKMHT to change the name on the name of consumer three (3) months from signed/ receipt the related SKMHT. In accordance with Article 15 Paragraph (4) UUHT and Article 2 from the Foreign Investment, to be more corrected or affirmed for not in keeping with Article 15 Paragraph (4) of the UUHT. Keywords : SKMHT as bridge of making of APHT.