WEWENANG MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA SEMARANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG MENGHADAPI PERKARA PIDANA DAN PERDATA

Abstract

ABSTRAK WEWENANG MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA SEMARANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG MENGHADAPI PERKARA PIDANA DAN PERDATA Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya diperlukan suatu pengawasan, pengawasan oleh MPD berguna untuk melindungi kepentingan notaris dan masyarakat umum. Tujuan Penelitian mengetahui praktek pengawasan oleh MPD terhadap notaris aktif dan notaris tidak aktif yang menghadapi perkara pidana dan perdata. Sifat Penelitian yuridis normatif, bahan hukum dan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan survei lapangan di Kota Semarang dengan alat pengumpul bahan hukum study dokumen dan alat pengumpul data wawancara terhadap MPD dan notaris. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui prosedur pemanggilan notaris yang masih aktif oleh pihak penyidik dalam perkara pidana, pihak penyidik harus dengan persetujuan dari MPD. Pemanggilan notaris dalam perkara perdata tidak dengan persetujuan dari MPD. Prosedur pemanggilan notaris yang sudah tidak aktif oleh pihak penyidik dalam perkara pidana maupun perdata tidak memerlukan persetujuan dari MPD. Disarankan kepada notaris yang menghadapi perkara pidana untuk memenuhi prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kata Kunci : Notaris, Pengawasan, MPD ABSTRACT THE AUTHORITY OF LOCAL CONTROL COMMITTEE OF SEMARANG IN PERFORMING AN CONTROLLING TOWARD NOTARY IN FACING OF THE CRIME AND CIVIL SUITS Notary stands as the authentic certificate issuing officer. Upon completing the duty and responsibility, it needs to have surveillance, in which it is taken by MPD to protect the notary and the public importance. The research purpose is to anknowledge the surveillance practice by MPD toward either the active or non-active notary facing of the crime and civil lawsuit. The research characteristic is juridical normative, the law material and data are gained though literartue and field survey in Semarang city with the law material colleting instrument of literature and the data colleting instrument of interview toward MPD and notary. Based upon qualitatife analysis, it is anknowledged that upon the summoning of the active notary by the investigator upon the crime lawsuit, the investigator should have permission from MPD. The summoning of the notary upon the civil lawsuit does not have the permission from MPD. The summoning procedure for the non-active notary upon the crime or civil lawsuit does not need to have permission from MPD. It is suggested to the notary that crime lawsuit to follow the procedure appropriate to the applied regulation. Key Words: Notary, Survillance, MPD