EKSISTENSI AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS AKIBAT GANGGUAN PADA SISMINBAKUM

Abstract

ABSTRAK EKSISTENSI AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS AKIBAT GANGGUAN PADA SISMINBAKUM Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan, salah satunya mempertegas penggunaan jaringan elektronis yang disebut dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dalam Pasa! 10 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut harus dimohonkan pengesahannya sebagai badan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam jangka waktu 60 (hari) sejak ditandatangani akta pendiriannya, di hadapan notaris, apabila tidak dilakukan maka Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut dianggap telah gugur atau batal demi hukum. Ketentuan tersebut akan menimbulkan permasalahan hukum apabila terjadi gangguan terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab hukum seorang notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas apabila terjadi keterlambatan permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas akibat gangguan pada Sisminbakum dan penyelesaian hukumnya dan apakah Akta Pendirian Perseroan Terbatas batal demi hukum dalam ha! terjadinya gangguan pada Sisminbakum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif guna mengkaji data sekunder berupa hukum positif. Departemen Hukum dan HAM RI bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi keterlambatan permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas yang disebabkan oleh gangguan teknis dari SABH itu sendiri, dalam hal ini notaris tidak dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawabannya. Apabila terdapat akta pendirian perseroan terbatas yang telah terlanjur dibuat maka akta tersebut batal demi hukum dan penyelesaian hukum yang mungkin dilakukan adalah dengan membuat akta pendirian yang baru, sehingga proses harus diulang dari awal sebagaimana pendirian perseroan terbatas baru. Akibat hukum apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dari tangga! penandatanganan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tidak diajukan permohonan pengesahan badan hukum atas Perseroan itu, maka demi hukum atau karena hukum (van rechtswege, ipso Jure) Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum itu "bubar" atau likuidasi (liqnidatie, liquidation or winding up). Pembubaran atau likuidasinya bersifat memaksa (gedwongen liquidatie, compulsory winding up), karena undang-undang sendiri yang membubarkan atau melikuidasi. Kata Kunci : Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Sistem Administrasi Badan Hukum ABSTRACT EXISTENCE OF A LIMITED COMPANY ESTABLISHMENT CERTIFICATE DUE TO ANY DISTURBANCE AT THE CORPORATE BODY ADMINISTRATION SYSTEM In Act Number 40 Year 2007 concerning Limited Company, various stipulations concerning Limited Company have been accommodated, whether in farm of additions of new stipulations, refining revision, and maintaining the previous stipulations considered as still relevant. One of them is the emphasis of the usage of an electronic network named as the Corporate Body Administration System (CBAS). In Article 90 verse (1) in connection with Article 10 verse (9) of Act Number 40 Year 2007, it is mentioned that the legalization of Limited Company Establishment Certificate should be requested as a corporate body to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in 60 (sixty) day- term since the signing of its establishment certificate, before a notary. If it is not conducted, therefore, that Limited Company Establishment Certificate is considered as aborted or abolished in the name of law. That stipulation will raise legal problems if there is any disturbance in the Corporate Body Administration System. The problems that will be discussed in this research are how the legal responsibility of a notary in the composition of a Limited Company Establishment Certificate is, when there is a delay in the request of limited company corporate body legalization due to a disturbance in the CBAS and its legal resolution, and if the Limited Company Establishment Certificate is abolished in the name of law in the case of disturbance in the CBAS. The research method employed in this research is the juridical-normative method in order to observe secondary data in form of positive law. If there is any delay in the request of limited company corporate body legalization caused by any technical disturbance in the CBAS, therefore, it will be the full responsibility of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as the organizer of CBAS. In this case, the notary cannot be accused: and asked for his/her responsibility. If there is any limited company establishment certificate that has been composed, therefore, that certificate is abolished by the law and the possible legal resolution to be conducted is by composing a new establishment certificate, so that the process is conducted one more time from the beginning as a new limited company establishment. If in the 60 (sixty) day-term from the date of signing the Establishment Certificate is not requested for its legalization of that Limited Company corporate body, therefore, in the name of law or due to the law (van rechtswege, ipso jure), the Limited Company that has not received its status as a corporate body is "revoked" or liquidated (liquidatie, liquidation or winding up). Its liquidation is compulsory (gedwongen liquidatie, compulsory winding up) because the law itself that revokes or liquidates. Keywords: The Limited Company Establishment Certificate, Corporate Body Administration System