PERGESERAN HUKUM ADAT DALAM PEMANFAATAN TANAH ULAYAT KAUM DI KECAMATAN BANU HAMPU KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT

Abstract

ABSTRAKSI PERGESERAN HUKUM ADAT TERHADAP PEMANFAATAN TANAH ULAYAT KAUM DI KECAMATAN BANU HAMPU KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT Masalah tanah merupakan yang paling sensitive bagi manusia pada umumnya dan masyarakat Minangkabau khususnya, karena tanah salah satu unsur dalam organisasi matrilineal. Disamping itu bagi orang Minangkabau dalam keadaan terpaksa tanah ini dapat dilepaskan pemanfaatannya untuk sementara waktu dalam bentuk gadai. Adapun keadaan yang mendesak itu adalah : biaya penyelenggaraan mayat, biaya perkawinan, biaya perbaikan rumah gadang, biaya pengangkatan penghulu, biaya menyekolahkan anak (sekarang). Metode pendekatan yang dipergunakan yuridis empiris dengan mengambil lokasi di Nagari Taluak IV Suku dan Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu. Bahwa kemungkinan tanah ulayat kaum dipindahtangankan kepadapihak lain karena tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan kaum, dan mempunyai nilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan anggota kaum tersebut dengan mengalihkan tanah ulayat kaum itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau indak kayu janjang dikapiang indak ameh bungka diasah (tidak ada kayu jenjang dikeping tidak ada emas bungkai diasah). Terutama untuk sekarang ini lebih banyak dipergunakan untuk menyekolahkan anak. Karena tingginya nilai jual tanah yang mendorong suatu kaum untuk menjual/melepas tanah pusakanya, dengan tidak ketatnya persyaratan peralihan tanah pusaka, dengan sendirinya banyak tanah pusaka yang telah dijual pada pihak lain selanjutnya diperuntukan untuk pembangunan Ruko baik oleh developer atau perorangan dan sarana lainnya seperti : perkantoran, pertokoan, dan sebagainya. Kata Kunci : Pergeseran Hukum Adat dalam pemanfaatan Tanah Ulayat